GNPIP Jawa 2023 Diresmikan, Airlangga Hartanto: Rp104,2 Triliun Dialokasikan untuk Ketahanan Pangan

TRIBUNPRIANGAN.COM, BANDUNG - Jawa Barat diharapkan menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang berdaya super koridor ekonomi dalam rangka memperkuat ketahanan domestik.

Hal itu disampaikan langsung oleh Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto saat meresmikan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Jawa 2023, di Pendopo Pemkab Purwakarta, Rabu (5/4/2023).

Agenda GNPIP, ini kata dia, sejak 2022 telah berjalan dengan baik. Berbagai program penguatan sektor pertanian meliputi pengembangan budidaya pertanian, infrastruktur penyimpanan, subsidi pupuk, pemberian bunga kredit yang rendah, DAK fisik dan non fisik, serta dana desa terkait ketahanan pangan perlu terus ditingkatkan.

Baca juga: Inflasi Masih Terkendali, Perekonomian Jawa Barat Triwulan III 2022 Tumbuh Positif

Di tahun 2022 juga, kata Airlangga, pemerintah telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat atau KUR pertanian mencapai Rp117,13 triliun.

Penyaluran tertinggi yakni di Jawa Timur sebesar Rp 24 triliun, Jawa Tengah Rp17 triliun, sementara Jawa Barat sebesar Rp7,32 triliun.

"Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pertanian di Jawa Barat masih sangat kecil, ini harus kita genjot lagi," ujar Airlangga.

Dalam kesempatan itu, hadir Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily dan Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Gerindra, Heri Gunawan serta undangan lainnya.

Baca juga: Wabup Ciamis Beberkan Solusi Penanganan Inflasi di GNPIP se-Priangan Timur

Menurutnya, sebagai salah satu bentuk perhatian utama pemerintah, telah dialokasikan anggaran pengendalian dan ketahanan pangan tahun ini sebesar Rp104,2 triliun.

"Program tersebut antara lain untuk mengembangkan budidaya pertanian, penguatan infrastruktur, sarana prasarana pertanian, subsidi bunga kredit, subsidi pupuk, dan DAK fisik serta nonfisik," katanya.

Pemerintah juga, kata Airlangga, terus berkomitmen untuk mendukung sarana prasarana termasuk jalan, mendorong inpres jalan agar biaya logistik bisa turun. Karena itu anggaran inpres jalan tahun ini mencapai lebih dari Rp 32 triliun.

Baca juga: Cegah Inflasi, Mendagri Minta Seluruh Pemda Upayakan Stabilisasi Harga Barang

“Pemerintah juga terus mendorong inovasi dengan adopsi teknologi yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Dia berharap dengan adanya modernisasi smart farming, petani bisa memproduksi rata-rata lebih dari 5 ton per hektare sawah, sehingga total produksi beras bisa mencapai lebih dari 31 juta ton," katanya.

Terkait dengan ketahanan sektor eksternal, pemerintah terus memeberikan perhatian, terutama untuk stabilitas nilai tukar rupiah sebagai bagian dari pengendalian inflasi terutama dari inflasi impor yang saat sekarang terutama dari harga-harga energi.

“Dalam hal ini tentu likuiditas menjadi penting. Dan sekali lagi Pemerintah dalam pengaturan Devisa Hasil Ekspor ini sedang merevisi PP nomor 1 tahun 2019,” ungkapnya.

Baca juga: Politisi PDIP Jabar Minta Pemerintah Siapkan Pangan Alternatif di Tengah Harga Beras Tinggi

Pemerintah dan Bank Indonesia, kata dia, melalui TPIP dan TPID, akan terus membangun sinergi dan kerja sama agar inflasi pada 2023 ini tetap terjaga.

“Inflasi yang terjaga diharapkan menjadi pondasi yang kuat untuk perekonomian di tahun 2023 dan 2024,” paparnya.