Terkait Bayar Pajak atau Tidak, PCNU Sumedang Tunggu Kebijakan PBNU

Laporan Kontributor TribunPriangan.com Kiki Andriana dari Sumedang

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Pengurus Cabang Nashdlatul Ulama (NU) Kabupaten Sumedang menunggu sikap resmi dari PBNU terkait tetap membayar pajak atau tidak, jika pajak di Indonesia diselewengkan. 

Hal itu disampaikan Sekretaris PCNU Sumedang, Ayi Subhan Hafas saat diminta menanggapi pernyataan Mantan Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj.

Said Aqil secara personal mengungkit peristiwa pajak diselewengkan oleh Gayus Tambunan pada 2012 dalam menyikapi pajak diduga diselewengkan Rafael Alun Trisambodo, kini. 

"Ucapan Pak Said Aqil Siradj bukan statement PBNU. Kami secara organisasi menunggu bagaimana sikap PBNU," kata Ati Subhan kepada TribunJabar.id, Selasa (28/2/2023).  

Baca juga: PCNU Garut Tak Setuju Seruan Tak Membayar Pajak, Begini Alasannya

Baca juga: Mario Si Anak Pejabat Ditjen Pajak di Drop Out, Ini Klarifikasi Universitas Prasetiya Mulya

Dia mengatakan, PBNU pun dalam mengambil sikap harus secara resmi. Yakni, disepakati oeh Ketua Umum, Sekjen, Katib Am, dan Rais Am. Sikap secara resmi itulah yang akan diikuti PCNU Sumedang. 

"Kalau resmi, kami sami'na wa ato'na (kami mendengar dan taat)," ucap Ayi. 

Namun secara personal, Ayi mengatakan tak mungkin masyarakat tak membayar pajak. Jika tak ada pajak, maka tidak ada pembangunan. 

"Secara pribadi, logikanya kalau tidak ada pajak, tidak ada pembangunan," katanya. 

"Kami tak bisa mengikuti pendapat Pak Said, itu pendapat pribadinya, silakan saja jika beliau mengeluarkan statement, yang jelas sampai saat ini organisasi NU belum bersikap," kata Ayi. 

Perkataan Said Aqil mencuat saat dia menjenguk David Ozora (17), anak Pengurus Pusat GP Ansor yang menjadi korban penganiayaan Mario Dandy Satrio (20), anak pejabat pajak, di RS Mayapada, Jakarta, Selasa.(*)