Susi Air Tegaskan akan Tetap Terbang di Papua Walau Pilot Disandera KKB, tapi Minta Perlindungan

Mahfud mengatakan, keselamatan sandera adalah prioritas utama saat ini, dan oleh sebab itu, pemerintah sedang melakukan pendekatan secara persuasif dengan KKB.

"Tapi kami tidak menutup opsi lain. Kami persuasif agar (pilot) bisa bebas, selamat, damai, tanpa kisruh dan ribut, tapi tidak menutup opsi lain," kata Mahfud.

Namun, Mahfud belum menyebutkan maksud dari 'opsi lain' tersebut.

Hal ini juga diperkuat dengan adanya dokumentasi yang dibagikan KKB tang memperlihatkan pilot Philips bersama sejumlah orang dengan bersenjata laras panjang.

Baca juga: Bantahan Panglima TNI Soal Dugaan Penyandraan Pesawat Susi Air oleh KBB : Mereka Menyelamatkan Diri

"Pada rekaman video yang beredar tersebut KST (kelompok separatis teroris) telah mengakui telah melakukan aksi teror membakar pesawat Susi Air dan melakukan penyanderaan pilot Susi Air," kata Saleh dalam siaran pers Pendam XVII/Cenderawasih, Rabu (15/2/2023).

Saleh juga menyatakan bahwa tuntutan KKB telah ia dengar, dan pihaknya berencana untuk terus melakukan pencarian secara maksimal.

"Termasuk melibatkan semua pihak baik para tokoh agama, tokoh masyarakat maupun tokoh adat serta pemerintah daerah," ujar Saleh.

Sebelumnya, Pilot Philips yang merupakan warga negara Selandia Baru itu bersama lima penumpang lainnya hilang kontak sesaat setelah mereka mendarat di Bandara Udara Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, pada Selasa (7/2/2023).

Pesawat dengan nomor registrasi PK-BVY itu diduga dibakar oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya sesaat setelah mendarat. Pilot dan lima penumpang, kata Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, melarikan diri ke arah berbeda.

Baca juga: Fakta-Fakta Pembakaran Pesawat Susi Air, dari Kronologi hingga Kabar Penumpang Pesawat

Lima penumpang merupakan orang asli Papua (OAP). Kelimanya telah dievakuasi dan kembali ke rumah masing-masing.

Sementara itu, Philips belum ditemukan hingga saat ini. Penyerangan itu rupanya ada kaitannya dengan KKB yang mencurigai 15 pekerja bangunan puskemas di Paro, pada awal Januari 2023.

KKB menduga, sebagian pekerja tersebut merupakan anggota TNI atau Badan Intelijen Negara (BIN). "Sehingga mereka melakukan pemeriksaan terhadap warga yang membangun puskesmas, namun setelah dibangun memang ada lima orang yang tidak ada identitasnya, tidak ada id card," kata Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Mathius D Fakhuri usai Rapim TNI-Polri di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Setelah mendapatkan informasi itu, Mathius memerintahkan jajarannya untuk mengevakuasi ke-15 pekerja itu.

Baca juga: Pesawat Susi Air Diduga Dibakar di Paro Nduga Papua, Pilot dan Penumpang Masih dalam Pencarian

Kapolres Nduga langsung melakukan koordinasi dengan Bupati Kenyam untuk mengeluarkan ke-15 pekerja tersebut dari Distrik Paro.

"Karena kami tidak mau ada pembantaian. Lanjutan dari prakejadian, tanggal 4, 5, dan 6 (Januari 2023), kita sudah susun rencana rapat di Timika, apabila nanti pesawat masuk (Bandara Paro), kita akan bawa keluar para pekerja ini," ujar Mathius. Ia menyebutkan, ke-15 pekerja itu tidak pernah disandera oleh KKB.