Molor Hasil Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2023, Pembahasan Berpotensi Alot di DPR

TRIBUNPRIANGAN.COM – Tribuners, terkait Pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) antara Kementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII DPR RI berlangsung sangat alot dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2/2023) kemarin.

Alotnya pembahasan tersebut terlihat ketika panitia kerja (Panja) yang terdiri dari unsur pemerintah dan DPR RI tak sudah-sudah membahas BPIH tahun 2023 tersebut.

Rapat Panja berlangsung hingga sore hari menjelang maghrib, dari yang semula harusnya selesai pada pukul 13.00 WIB.

Hal ini pun membuat keputusan biaya haji yang semula dijadwalkan pada 14 Februari akhirnya dimundurkan.

Mundurnya penetapan biaya haji ini diumumkan oleh Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi pada Selasa (14/2/2023) malam setelah Rapat Panja.

Bahkan Komisi VIII memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk mencoba melakukan revisi kembali terhadap beberapa komponen biaya haji yang dibahas tersebut.

"Termasuk melakukan negosiasi kepada Pemerintah Arab Saudi di sana dengan harapan mudah-mudahan besok tanggal 15 (Februari), kita sudah menemukan kesepahaman," kata Ashabul dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa malam seperti dikutip dari Kompas.com.

Baca juga: Kemenag Hapus Pengadaan Gelang yang Dipakai Jamaah Selama Pelaksanaan Haji Senilai Rp 5,5 Miliar

Alotnya pembahasan juga terlihat ketika muncul "adu mulut", atau saling berargumen sepanjang rapat kemarin.

Di tengah-tengah rapat yang sedang berjalan, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang sempat mengutarakan protes karena merasa dijebak oleh Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Hilman Latif yang memberikan lampiran terkait komponen biaya haji 2023.

Hingga Marwan menilai, lampiran yang diberikan Hilman justru tidak sesuai kesepakatan sebelumnya antara Komisi VIII dan Kemenag.

Ia pun khawatir hal ini justru akan mengulang pembahasan komponen biaya haji kembali dari awal.

"Pak Dirjen, ini sepertinya kita harus mengulangi lagi. Tolong dibuatkan lagi, uraian ini sesuai dengan kesepakatan yang tadi malam," kata Marwan dalam rapat.

Lampiran terbaru yang diberikan Hilman justru masih memuat angka-angka yang belum disepakati.

Padahal, dalam rapat sebelumnya, sejumlah biaya yang termasuk dalam komponen biaya haji sudah disepakati turun, meliputi akomodasi di Mekkah dan Madinah, biaya katering, biaya pengelolaan konsumsi yang ada di Mekkah, transportasi, dan anggaran penerapan fast track.

Ia lantas mencontohkan salah satunya, yakni biaya katering yang semula sudah disepakati SAR 17,5, tetapi di lampiran tetap SAR 18,50.