Realisasi Penerimaan Pajak Jawa Barat 2022 Lampaui Target

TRIBUNPRIANGAN.COM, BANDUNG - Perekonomian nasional saat ini dalam tren positif dan tumbuh kuat di atas lima persen selama empat triwulan berturut-turut, bahkan pada triwulan III, mencapai 5,72 persen years on years (yoy).

Hal itu diungkapkan Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Arif Wibawa, saat acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran (TA) 2023, di Gedung Sate Kota Bandung, Senin (12/12/2022).

Menurutnya, inflasi nasional relatif moderat dibandingkan negara-negara lain dan mulai menunjukkan penurunan ke level 5,71 persen (yoy) pada Oktober dari sebelumnya 5,95 persen di September 2022.

Baca juga: Pengamat Ekonomi Unpas Nilai Perhelatan Garut Festival 2022 Bagus untuk Pasarkan Produk IKM

"Di sisi lain, neraca perdagangan bertahan surplus dalam 30 bulan berturut-turut serta indeks PMI yang tetap ekspansif dalam 14 bulan terakhir, walaupun tetap perlu dicermati karena dalam satu bulan terakhir mengalami penurunan," ujar Arif Wibawa.

Menurutnya, hingga 30 November 2022, realisasi penerimaan pajak di wilayah Jawa Barat mencapai Rp135,72 Triliun atau 104,23 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp130,21 Triliun.

Capaian penerimaan tersebut meningkat signifikan dibandingkan periode yang sama pada 2021 yakni sebesar Rp100,01 Triliun.

Baca juga: Ekonomi Jawa Barat Triwulan III 2022 Tumbuh Positif, Sektor Riil Jadi Unggulan

"Realisasi belanja pusat sebesar Rp100,64 Triliun atau 88,89 persen dari pagu tahun 2022 sebesar Rp113,22 Triliun. Angka tersebut meliputi realisasi belanja K/L sebesar Rp36,91 triliun dan realisasi belanja TKDD sebesar Rp63,73 Triliun," katanya.

Melihat capaian tersebut, pihaknya optimistis proses pemulihan ekonomi dapat terus dijaga meskipun tetap harus waspada terhadap risiko global dampak faktor geopolitik.

"Pengetatan moneter di negara maju yang akan mendorong pelemahan ekonomi global. Peningkatan suku bunga global, aliran modal keluar dan tekanan terhadap nilai tukar. Risiko ekonomi telah bergeser dari sebelumnya masalah kesehatan menjadi guncangan finansial global yang memerlukan treatment berbeda dan kewaspadaan tinggi," katanya.

Baca juga: Pemprov Jabar Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Melalui Platform Digital

Di sisi lain, terkait pokok APBN 2023 untuk wilayah Jawa Barat nilainya sebesar Rp113,96 triliun.

Alokasi tersebut tediri dari belanja Kementerian/Lembaga dan Transfer ke Daerah.

Alokasi belanja Kementerian/Lembaga TA 2023 sebesar Rp45,43 triliun yang dituangkan dalam 1148 DIPA, yang meliputi Satker Vertikal/Kantor Daerah (KD), Satker Pusat/Kantor Pusat (KP) Satker Dana Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP).

Baca juga: DPW Nasdem Jabar Dorong Kemandirian Milenial Berbasis Ekonomi Kreatif di Eks Karesidenan Priangan

Sementara untuk Transfer ke Daerah tahun anggaran 2023, nilainya mencapai Rp68,53 triliun yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp5,76 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp34,79 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp2,96 triliun, DAK Nonfisik sebesar Rp18,73 triliun, Hibah ke Daerah sebesar Rp133 miliar, Dana Desa sebesar Rp6,10 triliun dan Dana Insentif Fiskal sebesar Rp47,92 miliar.

"Kepada kuasa pengguna anggaran satuan kerja, agar terus menguatkan sinergi program dan kegiatan lintas satuan kerja K/L, dan sinkronisasi antara belanja pusat dan daerah. Kepada para Bupati dan Walikota, gunakan alokasi TKD Tahun 2023 untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan kelola anggaran TKD tersebut dengan terarah, terukur, akuntabel dan transparan," ujar Sekretaris Daerah Provinsi Jabar, Setiawan Wangsaatmaja. (*)

(Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman)