Reses KH Tetep Abdulatip
Masa Reses, KH Tetep Abdulatip: APBD Provinsi 2023 Belum Menyokong Aspirasi Masyarakat
KH Tetep Abdulatip mengatakan aspirasi masyarakat banyak menyinggung perihal sektor pertanian dan pangan, akan tetapi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Penulis: Aldi M Perdana | Editor: Dwi Yansetyo Nugroho
Laporan Jurnalis TribunPriangan.com, Aldi M Perdana
TRIBUNPRIANGAN.COM, KABUPATEN TASIKMALAYA -Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, KH Tetep Abdulatip memastikan akan terus membantu dengan menyerap aspirasi di masyarakat. Terkhusus masyarakat di daerah pemilihannya.
Menurutnya, aspirasi masyarakat banyak menyinggung perihal sektor pertanian dan pangan, akan tetapi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi 2023 belum menyokong ke arah sana.
"Kami kesulitan, karena APBD provinsi untuk 2023 belum mem-backup aspirasi masyarakat yang saya kumpulkan selama agenda reses ini. Masalahnya 'kan hari ini APBD provinsi turun karena dampak dari pandemi selama dua tahun itu," ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut saat ditemui Wartawan TribunPriangan.com pada Rabu, (9/11/2022).
Agenda Reses I Tahun Sidang 2022-2023 di Kelurahan Singasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
Baca juga: Masih Ingat Sama VJ Rianti Cartwright? Ternyata Begini Kabarnya Sekarang
Dirinya juga menambahkan bahwa peningkatan jumlah APBD provinsi tidak terlalu signifikan meskipun sudah menggenjot dari aspek pendapatan lain, sehingga masalah di luar aspirasi masyarakat yang dijumpai selama agenda reses ini pun terjadi.
"Permasalahan besar seperti jalan rusak dan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang mati pun masih banyak terjadi di Jawa Barat," ucapnya.
Ia mencontohkan PJU di sepanjang jalan dari Kota Tasikmalaya menuju Kecamatan Cipatujah yang banyak tidak berfungsi di beberapa titik.
Baca juga: KH Tetep Abdulatip Optimistis Indonesia Menjadi yang Paling Bertahan Saat Krisis Pangan Dunia
"Karena kita armadanya terbatas. Tahun ini saja kita hanya membeli satu buah mobil skylift untuk memperbaiki PJU di Jawa Barat. Padahal di setiap Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perhubungan itu harusnya ada satu, karena satu UPTD 'kan mewilayahi beberapa kabupaten dan kota," terangnya.
Tak hanya itu, KH Tetep juga mencontohkan jembatan di Kecamatan Cipatujah yang kerap mengalami banjir.
"Menurut masyarakat, banjir di sana (Cipatujah) itu salah satunya akibat bekas jembatan yang terbawa hanyut dan dibiarkan di tengah, sehingga saat air datang jadi tertahan," ungkapnya.
Baik sektor yang menjadi aspirasi masyarakat dan masalah-masalah di sektor lainnya, menurut KH Tetep, belum menjadi prioritas di dalam APBD 2023 nanti.
Baca juga: Batu Besar Seukuran Rumah Longsor Tutup Jalan Alternatif dari Ciamis ke Pangandaran
Ia menilai bahwa APBD 2023 lebih perhatian dalam pembangunan situ, alun-alun, dan pedestrian di jalan-jalan utama.
"Untuk itu, saya mengimbau kepada masyarakat untuk saling bergandeng tangan, membangun kebersamaan, saling memperhatikan, bergotong-royong, mau saling berbagi. Kita sambangi setiap rumah yang ada di satu RT kita, bagaimana kondisinya, ekonominya, mereka sudah makan atau belum. Itu penting," ucap KH Tetep.
Dirinya juga mendorong pemerintah supaya hadir di tengah-tengah masyarakat dengan program-program yang menstimulasi pembangunan ketahanan pangan.
Baca juga: Masih Ingat Sama VJ Rianti Cartwright? Ternyata Begini Kabarnya Sekarang