BNPB: Pemerintah Daerah Harus Bijak Soal Alih Fungsi Lahan di Dataran Tinggi

Laporan Kontributor Tribun Priangan, Kiki Andriana

TRIBUNPRIANGAN.COM, SUMEDANG - Alih fungsi lahan menjadi salah satu penyebab terjadinya bencana seperti longsor.

Daerah-daerah tinggi tidak boleh diganggu dan mesti menjadi area resapan air, terutama ketika hujan turun.

Kepala Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, mengatakan, alih fungsi lahan menyebabkan daya dukung lahan terhadap ketahanan terhadap bencana menjadi berkurang. 

Maka dari itu, dirinya mengingatkan kepada pemerintah untuk bijak ketika memberikan izin pendirian bangunan di dataran-dataran tinggi. 

"Saya selalu sampaikan ke pemerintah provinsi untuk hati-hati, waspada. Bencana itu disebabkan alih guna lahan, maka dalam perizinan harus disertai mitigasi bencana," kata Suharyanto seusai memberi kuliah umum di IPDN Kampus Jatinangor, Sumedang, Selasa (1/11/2022). 

Baca juga: Resep Kadedemes Khas Sumedang, Terbuat dari Kulit Singkong

Baca juga: Taman Endog, Wisata Sumedang Bernuansa Ruang Terbuka Hijau

Menurut Suharyanto, bencana longsor menjadi bencana nomor wahid di Jawa Barat dari sisi jumlah dalam tahun 2022 ini. 

Alih fungsi lahan seperti pembangunan kompleks perumahan di perbukitan, seperti di Kabupaten Sumedang, misalnya, bisa menjadi alasan tingginya jumlah peristiwa longsor itu. 

"90 persen lebih bencana di 2022 didominasi banjir, tanah longsor. Curah hujan pada November, Desember, Januari, masih akan tinggi," ujar Suharyanto. 

Risiko longsor, lanjut Suharyanto, bisa dihindari dengan memperhatikan kerapatan hujan.

Surhayanto menyebut, peristiwa longsor di Bogor terjadi dalam waktu sekejap.

Maka ketika bencana terjadi tiba-tiba, maka diperlukan langkah penyelamatan diri sesegra mungkin.

"Perhatikan hujan. Kalau rapat dan jarak pandang satu meter tertutupi dengan kerapatan hujan itu, maka segera pergi mengungsi, sebab dapat dipastikan akan terjadi longsor," pungkasnya. (*)