DPRD Sumedang Terima Banyak Keluhan PJU ‘Khas Jawa Barat’ Banyak yang Padam

Ringkasan Berita:

• Wakil Ketua DPRD Sumedang Atang Setiawan menyoroti banyaknya PJU padam di sejumlah ruas, terutama jalur Sumedang-Darmaraja yang ramai dilalui.
• Keluhan warga disebut terus berdatangan. Atang menilai masalah utama ada pada lemahnya pemeliharaan, meski pemasangan PJU sebelumnya telah dilakukan Pemprov Jawa Barat.
• DPRD meminta Pemkab Sumedang melalui dinas terkait rutin melakukan perawatan tanpa menunggu laporan masyarakat, agar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jalan tetap terjaga.

TRIBUNPRIANGAN.COM, SUMEDANG - Kondisi penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah ruas jalur di Kabupaten Sumedang dikeluhkan warga. 

Banyak lampu jalan yang dilaporkan padam, terutama di jalur-jalur ramai dan rawan.

Wakil Ketua DPRD Sumedang Atang Setiawan membenarkan hal tersebut. Ia mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat, bahkan turut merasakan langsung kondisi tersebut saat melintas di beberapa ruas jalan.

“Betul, banyak mendapat keluhan. Termasuk saya sendiri sering ngomel,” ujarnya saat diwawancarai, Rabu (29/4/2026).

Salah satu titik yang disorot sebagai jalur yang sering Atang lalui adalah jalur Sumedang menuju Darmaraja. 

Menurutnya, meski sebelumnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat gencar memasang PJU dengan ornamen khas Jawa Barat di wilayah tersebut, namun saat momen arus mudik dan balik justru banyak lampu yang tidak berfungsi.

“Jalur yang paling sering saya lewati, dari Darmaraja ke Sumedang, itu kan gencar dipasang PJU. Tapi  banyak yang padam,” katanya.

Atang menilai, persoalan utama bukan pada pemasangan, melainkan pada pemeliharaan yang dinilai kurang optimal. 

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini pun mengaku telah menyampaikan keluhan tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang. Pasalnya, menurut pengetahuannya, setelah pemasangan dilakukan oleh pemerintah provinsi, kewenangan perawatan PJU berada di Pemerintah Kabupaten.

“Saya komplainkan ke pemerintah kabupaten, karena katanya kewenangan perawatan ada di Pemkab. Memang betul, banyak yang mati, terutama di daerah rawan,” ujarnya.

Atang menegaskan, seharusnya pemeliharaan bisa dilakukan secara rutin oleh perangkat daerah terkait tanpa perlu menunggu laporan berulang dari masyarakat.

“Kalau sudah diserahkan ke Pemkab, tidak perlu lagi orang khusus. Kan sudah ada dinas yang menangani,” katanya.