Ancaman Sampah Terhadap Kelestarian Hutan dan Lingkungan, Diskusi di Hari Jadi FPHJ

Ringkasan Berita:Ancaman sampah terhadap kelestarian hutan dan lingkungan menjadi topik hari jadi ke-4 Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ) dalam fokus group discusion di Alam Santosa, Cimenyan, Bandung, Sabtu (23/5/2026).

TRIBUNPRIANGAN.COM, BANDUNG - Ancaman sampah terhadap kelestarian hutan dan lingkungan menjadi topik hari jadi ke-4 Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ) dalam fokus group discusion di Alam Santosa, Cimenyan, Bandung, Sabtu (23/5/2026).

Agenda tersebut menjadi panggung kritik tajam terhadap krisis lingkungan dan alih fungsi lahan kehutanan & perkebunan yang terjadi di Jawa Barat.

Forum ini membedah masalah  sampah yang tak terkendali dengan rencana solusi teknologi yang dinilai masih menyisakan  ketidak jelasan.

Dari Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK tahun 2024, Indonesia memproduksi sekitar 33,79 juta ton sampah per tahun. Jawa Barat, khususnya wilayah Bandung Raya, menjadi penyumbang signifikan dengan produksi sampah harian mencapai ±25.000 ton.

​Ketua FPHJ, Drs. H. Eka Santosa, menekankan bahwa kondisi TPA Sarimukti saat ini bukan lagi sekadar persoalan teknis pembuangan, melainkan ancaman bencana ekologis jangka panjang. Sarimukti, yang secara geografis merupakan kawasan penyangga dan resapan air, kini memikul beban yang melampaui kapasitasnya (overload).

​”Dampak sistemik seperti pencemaran air lindi (leachate), penurunan kualitas tanah, hingga emisi gas metan yang memicu risiko kebakaran landfill, adalah nyata. Jika tidak ada perubahan radikal dalam tata kelola, kita sedang mewariskan bencana bagi daerah tangkapan air dan kawasan hutan sekitarnya,” tegas Eka. 

​Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) atau Waste-to-Energy di Jawa Barat kembali menjadi sorotan. Meski diakui sebagai bagian dari solusi darurat sampah perkotaan, FPHJ mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada “solusi tunggal”.

​Secara kritis, FPHJ  mencatat beberapa tantangan fundamental dalam implementasi PLTSa:

​Linimasa Konstruksi: Implementasi skala regional diperkirakan baru bisa beroperasi optimal dalam 3 hingga 5 tahun ke depan.

​Kesiapan Ekosistem: Keberhasilan teknologi ini sangat bergantung pada supply chain bahan baku (sampah) yang terpilah, regulasi yang matang, serta kepastian pembiayaan.

​Kapasitas SDM: Dibutuhkan keberanian untuk membangun tata kelola kolaboratif antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat agar teknologi tidak menjadi proyek yang berdiri sendiri tanpa dukungan sosial.

​Urgensi Solusi Berbasis Kawasan dan Pengurangan dari Hulu

​Sebagai rekomendasi sikap, FPHJ mendorong diterapkannya Integrated Waste Management System yang lebih membumi. Solusi jangka pendek dan menengah harus difokuskan pada pengelolaan berbasis kawasan—mulai dari tingkat rumah tangga hingga kecamatan.

​”Kita tidak bisa hanya membangun fasilitas akhir. Kunci utamanya adalah pengurangan sampah dari sumber melalui budaya pemilahan, penguatan circular economy, dan optimalisasi pengolahan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF),” ungkap Dr. Iman Sandjojo, Dewan Pakar FPHJ.