Respons Cecep Soal Tunjangan Rumah DPRD Kabupaten Tasik Rp 17 Juta

Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin 

TRIBUNPRIANGAN.COM, KABUPATEN TASIKMALAYA - Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menanggapi soal besaran tunjangan rumah bagi anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp 14 juta-17 juta per bulan.

Namun, besarnya anggaran untuk tunjangan dan fasilitas tersebut dinilai tidak sensitif terhadap kondisi perekonomian yang sulit. Salah satu yang belakangan menuai sorotan adalah tunjangan rumah anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Diketahui, tunjangan rumah DPRD Kabupaten Tasikmalaya adalah Rp14.300.000 juta untuk anggota, Rp16 juta untuk wakil ketua, dan Rp17.700.000 juta untuk ketua.

Belum lagi, para anggota dewan juga mendapatkan tunjangan lain seperti komunikasi, reses, transportasi, jabatan, paket, dan lainnya.

"Kalau saya pada prinsipnya kan begini selama sesuai aturan tentu saya sejauh ini menghormati, karena di zaman saya tidak ada kenaikan," ungkap Cecep ketika memberikan keterangan usai menghadiri upacara gabungan paskibra di lapangan Setda Komplek Pemkab Tasikmalaya, Senin (8/9/2025).

Baca juga: Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Jabar Rp 23 Juta Sebulan, Bisa Buat Nyewa Rumah atau Apartemen

Menurutnya bahwa aturan tersebut masih ditetapkan oleh Bupati terdahulu, tapi selama sesuai dengan aturan tetap dihormati saja.

"Dan yang ada sekarang itu dari putusan Bupati terdahulu, jadi apapun yang sudah berjalan sesuai dengan aturan saya hormati," kata Cecep.

Saat ini kepempinan Cecep Asep baru berjalan tiga bulan lima hari, dan belum ada aturan yang baru ditetapkan.

"Saya dan wakil baru menjabat kurang lebih 3 bulan 5 hari ini saya tidak ada kenaikan tunjangan apapun, baik di eksekutif maupun anggota DPRD," ungkap Cecep.

Ia menambahkan prinsip kepemimpinan sekarang dengan semangat sama menjaga agar proses pemerintahan berjalan lancar.

"Saat ini juga efisiensi yang didorong dari pusat lewat inpres 125 kita jalankan dengan baik," kata Cecep.

Salah satu buktinya, bahwa pengadaan kendaraan untuk kami di off, yang kedua rehab pendopo lama sudah cukup rusak, kami off dulu. Karena yang begitu belum prinsip. 

Ketika ditanyai tunjangan DPRD akan direvisi ia menuturkan tidak dilakukan, karena sudah ada sektoralnya di protokol DPRD.

"Kalau yang DPRD tidak dilakukan sama seperti TPP, kalau TPP ASN saya berlakukan, untuk DPRD itu kan ada protokol DPRD tersendiri jadi tidak sama dengan yang ada di eksekutif," tegasnya.

Cecep mengaku, saat ini ia menekan kunjungan ke luar kota dikurangi hingga menggunakan tempat tidak berbayar dengan menggelar rapat di fasilitas milik pemerintah daerah.

"Ini kan salah satu ikhtiar untuk menekan supaya operasional kita semakin kecil," katanya.(*)