Nominal Bansos Tambahan Sepanjang Bulan Mei 2026 untuk Warga Priangan

TRIBUNPRIANGAN.COM - Sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan kembali menerima Bantuan Sosial (Bansos) termasuk pada edisi Mei 2026.

Dikabarkan sebelumnya, selain 4 bansos regional yang siap disalurkan per bulan kelima dalam kalender Masehi ini, terdapat 3 bansos tambahan yang juga akan diterima dalam waktu dekat.

Bansos tambahan tersebut diantaranya BLT Dana Desa, Bantuan Beras 10 Kg, hingga Bantuan Telur dan Daging Ayam.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa penyaluran bantuan sosial tahap 2 pada Triwulan II 2026 akan dilakukan lebih cepat dari jadwal biasanya. 

Percepatan ini didorong oleh proses pembaruan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) volume 2 yang telah selesai diperbarui. 

Hasil pemutakhiran DTSEN volume 2 ini juga menjadi landasan utama dalam proses distribusi bansos pada triwulan II 2026, dengan tujuan meningkatkan akurasi dan ketepatan sasaran penerima bantuan.

Baca juga: Cek Bansos PKH Mei 2026 Langsung di Laman Kemensos, Bisa Lewat HP!

Adapun, khusus untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat melakukan cek pencairan secara berkala menggunakan KTP di laman resmi Kementerian Sosial.

Masing-masing bansos memiliki nominal yang berbeda untuk para penerimanya

Namun, ada sedikit catatan penting terkait mekanisme penyaluran bansos tahun 2026 ini.

Mulai 2026 mekanisme penyaluran bansos akan semakin diperketat terutama dalam proses validasi data penerima manfaat.

Masyarakat wajib terdaftar secara aktif dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), karena data yang tidak diperbarui akan berpotensi membuat bansos tidak disalurkan.

Selain itu, penerima juga perlu memastikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) tetap aktif agar saldo bantuan dapat digunakan.

Lantas berapa banyak yang akan didapat para KPM?

Baca juga: 3 Bansos Tambahan Cair Sepanjang Mei 2026, Ada Beras, Terlur, dan Daging, Per KPM Dapat Segini

3 Bansos Tambahan Sepanjang Mei 2026

1. BLT Dana Desa

BLT DD diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 7 Tahun 2026 serta Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2025. Program ini menjadi bagian dari prioritas penggunaan Dana Desa, termasuk untuk penanganan kemiskinan ekstrem.