6 Tuntutan Mahasiswa Garut, Sejarah Baru Bupati dan Semua Anggota DPRD Diskusi

Laporan Kontributor TribunPriangan.com Garut, Sidqi Al Ghifari 

TRIBUNPRIANGAN.COM, GARUT - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bersama Masyarakat Garut berhasil melakukan dialog bersama unsur pimpinan Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Dialog tersebut dilakukan di lapangan Kantor Bupati Garut dihadiri seluruh unsur Forum Koordinator Pimpinan Daerah (Forkopimda) termasuk DPRD Garut, Selasa (2/9/2025) siang.

"Hari ini alhamdulilah seluruh tuntunan kami sudah diakomodir oleh Pemkab Garut, DPRD dan aparat penegak hukum," ujar Koordinator Aksi Adrian Hidayat kepada awak media.

Ia menuturkan, ada enam poin tuntutan yang berhasil disepakati dalam pertemuan tersebut, pertama DPRD Kabupaten Garut agar melakukan transparansi dalam kinerja dan pertanggungjawaban terhadap anggaran (publikasi media).

Kedua, DPRD Kabupaten Garut melaporkan secara tertulis dan terpublikasi di media hasil reses.

"Kemudian kami meminta DPRD Garut segera melakukan revisi Peraturan DPRD Kabupaten Garut tentang tata tertib, beserta secepatnya menyelesaikan Peraturan DPRD Kabupaten Garut tentang Kode Etik dan Tata Beracara," tuturnya.

Keempat, pihaknya juga mendesak Pemerintah Kabupaten Garut untuk memprioritaskan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Serta mendesak Bupati Kabupaten Garut untuk segera menyelesaikan kekosongan jabatan di setiap SKPD.

"Kemudian yang terakhir kami menuntut aparat penegak hukum di Garut untuk menjamin keamanan dan kebebasan berpendapat tanpa adanya refresifitas dan pembungkaman di ruang publik," ungkapnya.

Pantauan Tribun, mahasiswa juga diterima langsung oleh hampir seluruh anggota DPRD Garut yang hadir di lokasi.

Mereka berdialog selama satu jam untuk membahas poin-poin tuntutan, hingga akhirnya menandatangani disepakati bersama.

Ketua DPRD Garut Aris Munandar mengapresiasi aksi mahasiswa tersebut yang dilakukan secara aman dan damai tanpa tindakan anarkis.

Ia mengatakan pihaknya setuju dan sepakat dengan enam poin tuntutan yang disampaikan mahasiswa.

"Pada intinya kami sepakat atas tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa, khususnya terkait peraturan kode etik," ungkapnya.

Ia menuturkan, Peraturan DPRD Kabupaten Garut tentang Kode Etik dan Tata Beracara saat ini tengah dibahas di DPRD dan akan segera diselesaikan.

Pihaknya juga siap mempublikasikan kegiatan-kegiatan anggota dewan secara terbuka di media.

"Jadi soal kode etik sudah kami bahas, akan segera dituntaskan secepatnya, kami sudah sepakat," ungkapnya.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan pihaknya memiliki kesepahaman tentang yang terjadi di nasional dan di daerah.

Mahasiswa ungkapnya meminta peningkatan IPM di Kabupaten Garut, hal itu menurutnya sedang dalam proses perbaikan oleh jajarannya dengan beberapa program yang sedang dijalankan.

"Saya apresiasi teman-teman mereka sangat tulus menyampaikan keinginannya, ini sejarah semua kumpul dan berdiskusi bersama," ujarnya.(*)