26 Daftar Desa di Ciamis Penerima Stimulus Anugerah Sri Baduga, Transparansi Realisasi Jadi Sorotan

Ringkasan Berita:

• Sejumlah desa/kelurahan Ciamis terima stimulus Anugerah Sri Baduga 2025 dari Pemprov Jabar.
• Sindangrasa raih Rp9 miliar; Panjalu Rp1 miliar; 26 desa masing-masing Rp200 juta.
• Publik dorong transparansi penilaian dan kepastian realisasi reward.

Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Ai Sani Nuraini

TRIBUNPRIANGAN.COM, CIAMIS - Sejumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Ciamis masuk dalam daftar penerima stimulus anggaran Anugerah Gapura Sri Baduga Tahun 2025 yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Namun di balik capaian tersebut, muncul harapan agar proses penilaian hingga realisasi reward dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor Kep.043/PMD.01.02-BINDES/2025, Pemprov Jabar menetapkan desa dan kelurahan berkinerja terbaik dalam pelaksanaan Anugerah Gapura Sri Baduga tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2025.

Dalam keputusan tersebut, Kelurahan Sindangrasa di Kecamatan Ciamis tercatat sebagai Juara I tingkat provinsi kategori kelurahan dengan nilai stimulus Rp 9 miliar. 

Baca juga: 64 Penulis Perempuan PGRI Ciamis Luncurkan Buku Antologi Berjudul Perempuan-perempuan Tangguh

Sementara Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, meraih Juara I tingkat kabupaten kategori desa dan berhak menerima reward sebesar Rp1 miliar.

Selain itu, 26 desa di Kabupaten Ciamis dinyatakan sebagai Juara I tingkat kecamatan kategori desa, yang masing-masing mendapatkan stimulus anggaran Rp200 juta.

Capaian tersebut disambut antusias oleh desa-desa penerima. 

Namun, sebagian pihak juga menilai perlu adanya evaluasi agar pelaksanaan Anugerah Sri Baduga ke depan semakin berkualitas.

Elan Jaelani, S.H., seorang tokoh pemuda di Desa Pusakanagara, Kecamatan Baregbeg, menilai lomba Anugerah Sri Baduga memiliki dampak positif dalam mendorong desa meningkatkan standar pelayanan minimal (SPM) dan tata kelola pemerintahan.

“Secara konsep, lomba ini sangat baik karena mendorong desa untuk berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya, Senin (5/1/2026).

Meski demikian, Elan menekankan pentingnya perbaikan dalam aspek teknis penilaian dan transparansi hasil. 

Menurutnya, karena proses penilaian dilakukan secara daring dan berbasis data, maka akurasi dan akuntabilitas harus benar-benar dijaga.

“Kalau penilaian berbasis data dan sistem online, seharusnya tidak ada kekeliruan dalam pengumuman. Transparansi menjadi kunci agar tidak menimbulkan kebingungan atau kekecewaan di tingkat desa,” katanya.