Ketua PCNU Ciamis Minta Konflik Internal PBNU Segera Diselesaikan, Demi Keutuhan Jam’iyah

Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Ai Sani Nuraini

TRIBUNPRIANGAN.COM, CIAMIS – Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Ciamis, KH. Arief Ismail Chowas, angkat bicara terkait dinamika internal yang terjadi di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belakangan ini. 

Ia menilai kisruh yang mencuat secara nasional, termasuk isu pemakzulan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, perlu segera diselesaikan secara musyawarah agar tidak berdampak pada kenyamanan umat dan keberlangsungan organisasi di daerah.

Menurutnya, persoalan tersebut merupakan dampak dari ketidakharmonisan antara jajaran Syuriah dan Tanfidziyah di tingkat pusat yang telah berlangsung cukup lama.

"Ini akibat terlalu lama dibiarkan. Sekarang dampaknya muncul ke permukaan. Yang harus diselamatkan terlebih dahulu adalah warga jam’iyah Nahdlatul Ulama,” tegas Arief saat ditemui di Kantor PCNU Ciamis, Jumat (28/11/2025) sore.

Ia mengingatkan bahwa konflik yang terjadi di pusat berpotensi menimbulkan keresahan di akar rumput karena NU memiliki peran strategis di tengah masyarakat.

"Kalau NU-nya ribut, masyarakat Indonesia pun ikut merasakan ketidaknyamanan. NU harus memberi contoh baik, bukan memperlihatkan perpecahan,” ujarnya.

Baca juga: PCNU Kabupaten Tasikmalaya Minta Kisruh PBNU Kondusif dan Tidak Ada Kubu-kubuan

Baca juga: PBNU Turun Tangan Tangani Kisruh di PCNU Kabupaten Cianjur, Diberi Waktu Sebulan

Kiai Arief menekankan bahwa PCNU Ciamis tidak berpihak pada kubu manapun, dan menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme organisasi.

"Kembali saja kepada aturan anggaran dasar dan rumah tangga. Jika tidak bisa diselesaikan, satu-satunya jalan adalah muktamar luar biasa,” ungkapnya.

Menanggapi pertanyaan apakah sudah ada inisiatif dari para ulama atau sesepuh untuk mempertemukan pihak terkait, Kiai Arief menyebut telah disiapkan forum musyawarah atau tabayyun antara para kiai sepuh.

"Alhamdulillah sudah dijadwalkan pertemuan para kiai sepuh di Pesantren Lirboyo. Bukan untuk menetapkan keputusan, tapi mencari titik terang. Karena secara struktural saat ini tidak banyak sosok kiai sepuh yang punya wibawa untuk menjadi penengah,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa konflik berkepanjangan dapat berdampak teknis terhadap administrasi organisasi di daerah, termasuk keterlambatan penerbitan Surat Keputusan (SK) kepengurusan.

"Kalau SK-nya habis dan tidak diperpanjang karena keputusan tidak bisa ditandatangani pengurus yang sah, bisa fatal. Masa khidmat bisa macet, dan ini mengganggu pengembangan organisasi di tiap tingkatan,” terangnya.

Kiai Arief menilai persoalan ini harus disikapi secara bijak dan segera diselesaikan di tingkat pimpinan pusat.

"Mohon semuanya duduk bersama mencari solusi terbaik. Agar NU tetap menjadi teladan, bukan sumber kegaduhan,” ujarnya.(*)