Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin 

TRIBUNPRIANGAN.COM, KABUPATEN TASIKMALAYA - Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Tasikmalaya, menganggap hal wajar saat Bupati yang memberhentikan beberapa pembangunan yang bersumber dari BTT.

Hal ini, mengingat anggaran BTT saat ini sudah habis digunakan untuk pembangunan sampai pertengahan tahun 2025.  

Karena sebagian anggaran sudah digunakan kegiatan saat masih dijabat Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto.

Beberapa kegiatan yakni pengurugan laut di Kecamatan Cipatujah yang anggarannya Rp 4,2 miliar, pengurugan laut di Kecamatan Cikalong anggarannya Rp 4,6 miliar.

Termasuk titik pengerjaan lain di jalan Desa Ciroyom Kecamatan Bojonggambir Rp 1,4 miliar. Jadi totalnya hampir Rp 10 miliar. Selain itu untuk anggaran Rp 9,5 miliar itu sudah diserap dibulan Februari 2025 lalu. 

Bahkan, sisa anggaran BTT senilai 17,6 miliar pun sudah ada kontrak dengan pihak ketiga dan sudah ditandatangani.

Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Tasikmalaya Hidayat Muslim mengungkapkan, turunnya bupati untuk meninjau lokasi pembangunan dari BTT, seperti tanggul laut di Cipatujah dan Cikalong, termasuk jalan di Desa Ciroyom Kecamatan Bojonggambir, dianggap wajar. 

“Kalau bupati turun langsung ke lapangan itu menjadi hal yang wajar, untuk melihat kesiapan anggaran, karena kami rasa kalau BTT itu adalah anggaran yang digunakan untuk satu tahun berjalan,” ungkap Hidayat ketika dikonfirmasi wartawan TribunPriangan.com, Kamis (19/6/2025).

Ia menilai, kegiatan pembangunan yang bersumber dari BTT sekarang ini, bukan tidak penting untuk dikerjakan atau tidak menjadi prioritas. Tetapi, ada kegiatan pembangunan yang urgen lainnya yang harus segera mendapatkan penanganan. 

“Ada hal-hal lain yang harus menjadi keseimbangan dalam menangani dampak bencana. Seperti ada jalan penghubung antar kecamatan Tanjungjaya-Sukaraja yang putus, yang urgent dibutuhkan oleh masyarakat,” ungkap Hidayat. 

Jika ada yang menilai bupati berlebihan dalam menanggapi penggunaan BTT, Hidayat menyebut apa yang dilakukan bupati tidak berlebihan dan wajar, karena melihat kondisi di lapangan. 

“Bupati ingin melihat fakta yang ada di lapangan. Maka mari kita sikapi dan pahami bersama, melihatnya sebagai sebuah kebijakan yang wajar diambil oleh bupati yang baru,” tambahnya.

Jadi dengan kebijakan bupati ini, Hidayat menjelaskan tidak mencari siapa yang salah atau yang benar, tetapi ini adalah sebuah kebijakan yang diambil sebagai kepala daerah baru.

Karena, kebijakan bupati hari ini ingin membuktikan kepada masyarakat bahwa yang disampaikan sesuai visi misi kabupaten yang menjadi milik bersama.

“Kabupaten Tasikmalaya milik kita bersama dan menjadi satu kesatuan, semua harus merasakan kebijakan pembangunan yang merata,” tuturnya.

Hidayat mengaku, Bupati sudah melaksanakan analisa anggaran bersama para kepala dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rapat pimpinan, untuk melihat kesiapan dan kemampuan anggaran daerah. 

“Ada istilah cut off, ya itu bukan sesuatu yang luar biasa, tapi menjadi suatu kewajaran ketika pemerintah menyesuaikan kemampuan anggaran daerah," katanya. (*)