Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas dan profesionalisme di tubuh Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). 

Salah satu fokus utamanya adalah mencegah potensi praktik korupsi melalui sejumlah langkah preventif.

“Langkah agar tidak ada korupsi lagi di BJB, pertama, pemerintah provinsi tidak boleh mengintervensi Bank Jabar,” tegas Dedi 

Dia juga menekankan pentingnya menjaga jarak antara kepala daerah dan bank milik daerah. 

“Gubernurnya jangan mau dilayani oleh Bank Jabar, dan saya pribadi gak mau dilayani. Saya sudah bisa melayani diri saya sendiri,” ucapnya.

Dedi menambahkan, jajaran direksi BJB juga harus menjunjung tinggi nilai kejujuran dan profesionalitas. Ia menyatakan telah menanggalkan ego politik demi masa depan dan keberlangsungan Bank BJB.

“Saya mengorbankan seluruh ego politik saya demi profesionalisme, demi keberlangsungan Bank Jabar. Maka amanah ini harus dijaga dengan baik,” tegasnya.

Senada dengan Dedi, Wakil Gubernur Banten, Ahmad Dimyati Natakusumah juga mengatakan bahwa pemerintah harus mulai melakukan introspeksi. 

Selain itu, menurutnya, pemerintah juga tidak boleh melakukan intervensi secara berlebihan kepada Bank BJB agar kasus yang sama tidak terulang kembali.

“Kasus hh itu harus introspeksi, tadi sudah sampaikan oleh KDM bahwa Jangan melakukan intervensi terlalu berlebihan pemerintah atau pemegang saham terhadap operasional pelaksanaan direksi. Kalau bermain-main disitu maka dengan sendirinya rencana bisnis, rencana kegiatan Itu akan tidak sesuai Itu diantaranya,” kata Ahmad.

Menurutnya, hal tersebut harus bisa menjadi komitmen pemerintah. Sebab, maraknya persoalan mekanisme yang tidak sesuai termasuk korupsi biasa dilakukan oleh oknum pejabat.

“Ini sudah komitmen dan saya rasa kalau seperti ini bagus, persoalan-persoalan yang ada adalah biasanya tidak sesuai dengan mekanisme dan akurat, itu yang ditabrak oleh, biasanya oleh pejabat, oknum dan sebagainya,” jelasnya. (*)