TRIBUNPRIANGAN.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal merenovasi Jembatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.

Langkah ini diambil, terkait permintaan Bupati Bandung beberapa waktu lalu, yang meminta kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mengatasi masalah kemacetan di Bojongsoang, Baleendah.

Hal itu disampaikan langsung Bupati Bandung Dadang Supriatna saat melakukan lawatan di Komplek Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (17/3/2023).

Dadang mengungkapkan dari hasil rapat dengan Pemprov Jabar, jembatan Dayeuhkolot akan diperbaiki.

"Kemarin saya rapat dengan Provinsi, hasilnya jembatan Dayeuhkolot akan dibangun lebih dulu tahun ini," ungkapnya.

Baca juga: Usul Pengadan Flyover di Bojongsoang, Bupati Bandung ke Ridwan Kamil: Jangan Urus Kota Saja Pak

Keputusan Pemprov mendahulukan pembangunan jembatan Dayeuhkolot, lantaran jembatan tersebut menjadi penghubung antardaerah, yang juga merupakan salah satu jembatan tertua di Kabupaten Bandung.

Dadang menambahkan, jembatan Dayeuhkolot juga diprioritaskan karena sifatnya sudah berbahaya.

"Kemarin saya rapat, kenapa didahulukan karena sifatnya urgent," kata dia.

Jembatan di Dayeuhkolot tersebut merupakan jembatan yang melintasi Sungai Citarum, menghubungkan Baleendah-Dayeuhkolot.

Jembatan yang diresmikan tahun 1951 belum pernah direnovasi, hingga tahun 2021 jembatan tersebut retak dan sempat ditutup.

Baca juga: Soal Usulan Flyover Bojongsoang Senilai Rp 200 Miliar, Bappeda Jabar: Tidak Memenuhi Syarat

Akhirnya pemerintah membangun jembatan sementara dengan rangka besi di atasnya dan hingga kini jembatan tersebut digunakan.

Namun, maksimal kendaraan yang melewati jembatan itu beratnya 5 ton, sehingga bisa hanya dilewati kendaraan roda dua dan roda empat.

Cukup banyak kendaraan yang melewati jalur tersebut, bahkan kerap terjadi kemacetan.

Sebab jembatan itu merupakan salah satu penghubung dari Baleendah, Pameungpeuk, Banjaran, dan lainnya.

Baca juga: Usulan Terkait Flyover Bojongsoang Senilai Rp200 Miliar, Bappeda: Belum Ada Kajian Pas

Diberitakan sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar mencatat, surat usulan pembangunan jalan layang di Jalan Raya flyover itu sudah diterima pada tahun 2021 lalu.

Kepala Bappeda Jabar Sumasna mengatakan, sedikitnya Pemkab Bandung mengirimkan 49 usulan ke Pemprov Jabar pada tahun 2021, salah satunya soal pembangunan flyover Bojongsoang-Baleendah dengan nilai Rp 200 miliar.

"Begitu kita bedah surat yang disampaikan waktu itu Pemkab Bandung minta uang Rp 200 miliar terhadap salah satu usulan dari 49 usulan yang diajukan. Jadi total usulannya ada 49, salah satu usulannya flyover," kata Sumasna saat ditemui di Dusun Bambu, Bandung Barat, Kamis (23/2/2023).

Baca juga: Nasdem Jabar Minta Kang Emil dan Dadang Duduk Bersama Bahas Flyover Bojongsoang

Usulan Pemkab Bandung itu kemudian dimentahkan lantaran Pemkab Bandung tidak menyertakan Dokumen Studi Kelayakan Proyek atau feasibility study (FS) dan Rancang Bangun Rinci atau Detail Engineering Design (DED).

"Jadi memang belum ada kajian, FS pun belum. Sehingga kami di Bappeda tugasnya adalah mengkurasi usulan yang belum memenuhi syarat. Otomatis ketika masuk ke Bappeda (usulan) yang ini tidak bisa diloloskan karena beberapa alasan," sebut Sumasna.

Sumasna menjelaskan, alasan lain tidak meloloskan usulan pembangunan flyover itu melihat kondisi keuangan Pemprov Jabar yang saat itu sedang fokus pada sektor kesehatan untuk penanganan Covid-19.

Baca juga: Pemprov Jabar akan Kaji Wacana Pembangunan Flyover Bojongsoang usai Ridwan Kamil dan Dadang Bertemu

"Saat itu kondisi keuangan Pemprov sedang fokus ke penanganan Covid-19. Karena memang refocusing di tahun 2020 tahun 2021 kita habis-habisan juga. Jadi belanja infrastruktur dalam tanda kutip bukan prioritas, yang prioritas saat itu urusan kesehatan Covid-19," papar Sumasna.

Meski demikian, Bappeda tetap menangkap semangat yang diusulkan yakni penanganan kemacetan di kawasan Jalan Raya Bojongsoang, namun hal itu perlu kajian, sehingga solusi atas kemacetan itu tepat.

Menurutnya, pembangunan flyover belum tentu menjadi satu-satunya solusi yang menjawab persoalan kemacetan di ruas jalan tersebut.

Oleh karena kajian matang sebelum ada usulan flyover itu penting dilampirkan.(*)

Sumber : Kompas.com (Penulis : M. Elgana Mubarokah | Editor : Reni Susanti) / TribunPriangan.com

Simak berita update TribunPriangan.com lainnya di : Google News