Laporan Kontributor TribunPriangan.com Kiki Andriana dari Sumedang

TRIBUNPRIANGAN.COM, SUMEDANG - Rahmat Juliadi, Anggota Komisi I DPRD Sumedang mempertanyakan data mana yang lebih valid terkait stunting di Sumedang. 

Apakah data yang dipegang Pemerintah Kabupaten Sumedang yang menyatakan prevalensi balita gagal tumbuh atau stunting di Sumedang hanya 8,27 persen. 

Atau data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan pada Januari 2023, yang menyatakan prevalensi stunting di Sumedang 27,6 persen. 

"SSGI itu data terbuka yang dirujuk secara nasional. Saya sebagai dokter gigi misalnya, dapat juga SSGI terkait kesehatan gigi. Surveinya bukan sembarangan, bukan abal-abal,"

"Sekarang ini antara data Pemkab Sumedang dengan SSGI, mana yang lebih valid?" kata Rahmat kepada TribunPriangan.com, Selasa (7/2/2023). 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, Pemkab Sumedang telah mengirimkan tim untuk melakukan klarifikasi kepada Kementerian Kesehatan RI. Tetapi klarifikasi itu pun harus dibuka ke publik agar tidak timbul banyak praduga. 

"Kalau hasil klarifikasi mengatakan bahwa data SSGI hanya untuk menentukkan kebijakan makro. Ya semua fungsi data juga begitu. Itu terlalu normatif," kata Rahmat. 

Dia juga menyayangkan mengapa baru ramai saat ini. Padahal data SSGI itu sudah keluar sejak Januari 2023. Dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumedang pasti mengetahui tentang data itu. 

"Bukannya dari awal data SSGI ini turun lalu klarifikasi. Menunggu ramai di media baru melakukan klarifikasi. Ini terlihat dari dari lain seperti ironis," katanya. 

Yang ironis tersebut adalah Kabupaten Sumedang disebut-sebut sebagai daerah terbaik dalam penurunan stunting di Indonesia. Bahkan Presiden RI Joko Widodo memerintahkan semua daerah di Indonesia mencontoh Kabupaten Sumedang.(*)