Tahun Tanpa CPNS! Ini Alasan PPPK 2025 Diprioritaskan, Benarkah Jalur PNS Konvensional Berakhir?

1. Beban pensiun negara terlalu besar

Ya, anggaran negara banyak terserap untuk membayar pensiunan.

Hal ini dikarenakan Gaji Pensiun dibiayai penuh oleh APBN/APBD, bukan dari tabungan individu.

Sistem yang digunakan adalah Pay-As-You-Go, artinya gaji pensiun dibayarkan dari anggaran tahunan, bukan dari dana yang dikumpulkan selama PNS bekerja.

Ada sekitar 75 persen dari gaji pokok terakhir (bisa lebih tinggi dengan tunjangan pensiun dan kenaikan tahunan).

Dan setiap tahun, negara mengalokasikan puluhan hingga ratusan triliun rupiah hanya untuk membayar pensiunan terutama PNS dan TNI/Polri

2. Ingin fleksibilitas birokrasi dan Efisiensi anggaran dan SDM 

Sistem PPPK memungkinkan evaluasi berkala terhadap kinerja ASN.

PPPK bisa direkrut sesuai kebutuhan dan dikontrak secara spesifik oleh pemerintah karena membutuhkan Fleksibilitas didalamnya.

Dunia kerja dan pelayanan publik kini berubah cepat dan dinamis.

Pemerintah harus bisa menyesuaikan kebutuhan ASN sesuai tantangan baru, seperti Transformasi digital fKebutuhan spesialisasi (data science, AI, cybersecurity) serta Efisiensi anggaran.

Hal ini dikarenakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) direkrut untuk jabatan seumur hidup, dan sulit diberhentikan meskipun memiliki kinerja buruk.

Selain itu, struktur birokrasi cenderung gemuk, lambat, dan sulit menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

Terlebih lagi jika Beban anggaran rutin (gaji & pensiun) menyerap porsi besar dari APBN/APBD.

3. Prioritas pada ASN fungsional