SAPMA PP Ciamis Soroti Sejumlah Persoalan Pendidikan di Wilayah KCD XIII

Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Ai Sani Nuraini

TRIBUNPRIANGAN.COM, CIAMIS – Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa (SAPMA) Pemuda Pancasila mendatangi Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XIII untuk melakukan audiensi, Rabu (2/7/2025).

Dalam pertemuan tersebut, SAPMA menyampaikan berbagai isu krusial yang dinilai menghambat kemajuan pendidikan di wilayah Ciamis, Banjar, dan Pangandaran.

Audiensi yang berlangsung terbuka ini dipimpin oleh perwakilan SAPMA PP, Rizal.

Dalam keterangannya, Rizal menyoroti berbagai persoalan mulai dari dugaan penyelewengan dana BOS, sulitnya proses perizinan pendirian sekolah swasta, hingga lambannya klarifikasi dari pihak KCD terkait masalah yang terjadi di lapangan.

“Salah satunya terkait SMK Tambaksari yang baru mendapatkan izin setelah proses panjang, yang bahkan dipicu oleh momen politis saat ulang tahun Kabupaten Ciamis saat Dedi Mulyadi hadir. Padahal, selama ini masyarakat tidak diberi penjelasan mengapa izinnya tertahan,” ungkap Rizal kepada awak media.

Ia juga menyebutkan bahwa kasus serupa terjadi di Banjarsari dan Kawali, namun belum ada kejelasan dari KCD. 

Bahkan terkait status tanah yang disebut milik desa baru diketahui setelah izin dikeluarkan.

Rizal menyayangkan respons KCD yang dinilainya terlalu normatif dan kurang transparan.

“Kalau memang tidak sanggup menghadapi dinamika dan tuntutan masyarakat, lebih baik mengundurkan diri secara terhormat. Tidak perlu memaksa masyarakat untuk mendesak,” tegasnya.

SAPMA PP menyatakan bahwa pihaknya belum puas dengan hasil audiensi. 

Menurut Rizal, pihaknya tengah mempertimbangkan langkah lanjutan, termasuk melaporkan persoalan-persoalan yang ditemukan ke Ombudsman RI dan kemungkinan advokasi hukum.

“Kami akan konsolidasi ulang, mengukur seberapa krusial isu-isu ini untuk dilanjutkan ke jalur pengawasan yang lebih tinggi,” tutupnya.

Audiensi ini menjadi sinyal bahwa masyarakat, terutama kalangan muda, mulai aktif mengawal transparansi dan akuntabilitas layanan publik di sektor pendidikan, khususnya di wilayah KCD XIII.

Menanggapi hal tersebut, Kepala KCD Wilayah XIII, Widhy Kurniatun menyatakan bahwa audiensi ini merupakan ruang terbuka untuk menerima kritik dan masukan dari berbagai elemen masyarakat.