Keluarga Penerima Manfaat Sudah Bisa Terima Bansos PKH BPNT Tahap II, Begini Cara Cairkan Dananya

TRIBUNPRIANGAN.COM - Jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), kini sudah bisa mencairkan dana Bantuan Sosial periode Juni 2025.

Penerima Bansos yang dimaksud adalah mereka yang terdaftar pada Penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap kedua tengah diproses.

Bansos yang dialokasikan untuk periode April hingga Juni 2025, sebelumnya memang telah direncanakan tersalurkan sejak 8 Juni 2025.

Adapun, hingga kemarin penyaluran bansos masih dalam tahap awal dan belum merata di seluruh daerah.

Pasalnya, proses pencairan bansos dicatat melalui menu View DTS di akun operator SIKS-NG yang berada di tingkat desa atau kelurahan.

Baca juga: Cara Mudah Cek NIK KTP untuk Penerima Bansos PKH Mei 2025, Bisa Lewat HP

Data dari lapangan menunjukkan masih minim saldo yang masuk ke rekening KKS ATM Merah Putih milik para KPM.

Hal ini terkonfirmasi dari hasil pengecekan langsung oleh sejumlah agen bank yang biasa melayani KPM.

Status terbaru menyebutkan bahwa untuk bantuan PKH, proses pencairan sudah masuk tahap SPM atau Surat Perintah Membayar.

Artinya, hanya tinggal menunggu keluarnya SP2D sebelum dana benar-benar masuk ke rekening penerima.

Sementara itu, untuk penerima BPNT murni yang akan dialihkan menjadi penerima PKH, sudah muncul keterangan sebagai calon penerima di menu View DTS.

Baca juga: Alhamdulillah! Bansos PKH dan BPNT Cair Lagi di Bulan Mei 2025, Begini Cara Cek Penerima Lewat HP

Namun, proses pencairannya diperkirakan masih membutuhkan waktu lebih lama.

BPNT yang disalurkan melalui kartu KKS menunjukkan keterangan “berhasil cek rekening”, menandakan bahwa rekening aktif tetapi belum terisi saldo.

Untuk BPNT yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia, keterangannya adalah “proses burol”.

Diharapkan bantuan PKH, BPNT, bantuan pangan beras 10 kg, dan bantuan bantalan sosial Rp400.000 dapat dicairkan pada pertengahan atau akhir Juni 2025.

Masyarakat diminta bersabar dan terus memantau informasi resmi dari pemerintah.