SLBN A Pajajaran Dibongkar untuk Sekolah Rakyat, Orang Tua Siswa Minta Tolong ke Presiden Prabowo

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Nazmi Abdurahman

TRIBUNPRIANGAN.COM, BANDUNG - Gedung Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) A Pajajaran, Kota Bandung, dibongkar untuk dijadikan sekolah rakyat. 

Gedung yang selama ini menjadi tempat para siswa penyandang disabilitas netra belajar itu pun, kini sudah dibongkar dan siswanya diminta pindah sementara ke SLB Cicendo.

Pengosongan gedung dilakukan atas perintah Kementerian Sosial melalui Kepala Sentra Balai Wiyataguna untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Terdapat dua gedung yang sudah dikosongkan dan dibongkar yakni gedung C dan D. 

Proses pembongkaran itu, sempat ditolak karena para siswa sedang melakukan ujian.

Baca juga: Pemkab Tasikmalaya Siapkan Lahan 6,5 Hektare Untuk Sekolah Rakyat

Bahkan, orang tua dan siswa di SLBN A Pajajaran membuat video, meminta agar Presiden Prabowo Subianto turun tangan menyelamatkan gedung tempat para penyandang disablitas belajar.

Wakil Ketua Komite SLBN A Pajajaran, Tri Bagio mengatakan, informasi pembongkaran itu sangat cepat sehingga para siswa tak memiliki banyak waktu untuk persiapan pindah.

"Kami kaget. Dalam waktu yang mendesak, kami harus mengosongkan. Anak-anak sedang ujian, kami tidak tahu harus belajar di mana," ujar Tri, Sabtu (17/5/2025). 

Dikatakan Tri, permintaan pengosongan awalnya dijanjikan ditunda hingga 23 Mei, namun kemudian diminta tetap segera dikosongkan sesuai jadwal semula yakni 15 Mei 2025.

"Kepala sekolah sudah mencoba mengajukan penjadwalan ulang, tetapi surat penundaan itu malah ditarik kembali," katanya.

Baca juga: Sanggar Kegiatan Belajar Akan Jadi Tampungan Sementara Siswa Sekolah Rakyat di Tasikmalaya

Gedung C dan D yang akan dikosongkan masing-masing memiliki sekitar 8–9 ruangan.

Gedung tersebut digunakan oleh siswa tingkat SD, SMP, dan siswa dengan disabilitas ganda.

Saat ini, SLBN A hanya memiliki tiga ruang kelas aktif tersisa, dari idealnya 37 ruang kelas untuk sekitar 111 siswa.

Kondisi ini memaksa beberapa kelas digabung, bahkan siswa dengan latar belakang disabilitas berbeda, harus belajar bersama dalam satu ruangan. 

"Kenyataannya, dengan pembelajaran seperti itu, tidak efektif," ucapnya.

Bagi siswa tunanetra, pembelajaran yang efektif membutuhkan ruangan senyap agar suara pengajar bisa diterima dengan baik.

"Kalau satu ruangan ada tiga guru mengajar, itu berisik, sering terjadi miskomunikasi," katanya.

Komite sempat mengusulkan agar pembangunan Sekolah Rakyat menggunakan ruang atau lahan lain yang masih kosong di kompleks Wiyataguna. 

"Komplek Wiyataguna ini kan luas, banyak lahan dan gedung yang masih kosong, sementara ini kami berharapnya jangan dulu ganggu SLB," katanya.

Sementara itu, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyebut jika para siswa di Wiyataguna dapat kembali menempati gedung tersebut setelah dijadikan sekolah rakyat.

"Sebenarnya bukan dibongkar dan diganti sekolah rakyat. SLB itu ada alokasi anggaran dari Kementerian PU. Kemudian dibangun sekolah rakyat, kemudian setelah pembangunannya itu, nanti teman-teman SLB tetap sekolah disitu, bersama-sama," ujar Dedi Mulyadi.