Ketua Demokrat Ciamis Ingatkan Isu Kekosongan Wakil Bupati Jangan Alihkan dari Program Inti

Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Ai Sani Nuraini

TRIBUNPRIANGAN.COM, CIAMIS - Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Ciamis, Anjar Asmara, mengingatkan bahwa isu pengisian jabatan Wakil Bupati Ciamis tidak boleh mengalihkan perhatian dari persoalan yang lebih mendesak, yakni pembangunan daerah dan perbaikan ekonomi masyarakat.

Menurut Anjar, kepemimpinan Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, tetap berjalan baik meskipun tanpa wakil bupati. 

Ia menilai bahwa keberlanjutan pemerintahan lebih bergantung pada efisiensi birokrasi dan kebijakan yang tepat dibandingkan pada keberadaan figur wakil bupati.

"Pak Herdiat sudah terbukti mampu memimpin Ciamis selama dua periode. Kepemimpinan seorang bupati tidak hanya bergantung pada ada atau tidaknya wakil, tetapi pada visi dan strategi dalam membangun daerah," kata Anjar, Senin (24/3/2025).

Lebih lanjut, Anjar menekankan bahwa penyusunan APBD 2025 harus menjadi perhatian utama Pemkab Ciamis, mengingat adanya defisit anggaran yang perlu ditangani dengan strategi efisiensi.

"Saat ini, tantangan terbesar kita adalah mengelola anggaran daerah agar tetap efektif untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Ini yang harus diprioritaskan, bukan sekadar mencari figur untuk mengisi jabatan politik," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa sektor ekonomi dan infrastruktur memerlukan perhatian lebih, terutama dalam menarik investasi ke Ciamis yang selama ini masih tergolong rendah.

Terkait mekanisme pengisian jabatan Wakil Bupati, Anjar menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memang mengatur prosedurnya, tetapi tidak memberikan batas waktu yang ketat dalam pengisian posisi tersebut.

"Jika sisa masa jabatan lebih dari 18 bulan, memang ada mekanisme untuk pengisian. Namun, regulasi tidak mewajibkan pengisian segera setelah terjadi kekosongan," ujarnya.

Menurut Anjar, beberapa daerah lain juga pernah mengalami kekosongan posisi wakil kepala daerah tanpa mengganggu jalannya pemerintahan.

Banyak daerah yang tetap berjalan baik meskipun tanpa wakil kepala daerah. Yang penting adalah bagaimana kebijakan pemerintah daerah tetap selaras dengan kepentingan masyarakat.

“Lihat saja saat Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno, mundur untuk maju sebagai Cawapres pada Pilpres 2019. Anies Baswedan memimpin sendirian lebih dari setahun, dan roda pemerintahan tetap berjalan. Begitu pula saat Wali Kota Bandung, Mang Oded, meninggal dunia. Wakilnya, Yana Mulyana, otomatis naik menjadi Wali Kota definitif. Namun, posisi Wakil Wali Kota Bandung tidak segera diisi hingga akhirnya melewati batas 18 bulan dan tidak dilakukan pengisian,” jelasnya.

Anjar menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak untuk lebih fokus pada pembangunan daerah dibandingkan perdebatan politik mengenai pengisian Wakil Bupati.

"Mari kita dukung penuh kinerja Bupati Ciamis untuk membangun daerah ini. Jangan terjebak dalam wacana yang justru bisa menghambat fokus kerja pemerintahan. Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama," pungkasnya.(*)