APBD Kabupaten Sumedang Dinilai Masih Dinikmati Birokrat

Laporan Kontributor TribunPriangan.com Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNPRIANGAN.COM, SUMEDANG - APBD Kabupaten Sumedang tahun 2025 senilai Rp 2,9 T dinilai masih banyak dinikmati kaum birokrat. Sementara rakyat, harus berbagi dengan anggaran yang sedikit antara hibah hingga infrastruktur. 

Padahal, selama ini, belum ada lini yang moncer di Sumedang dalam tujuan menyejahterakan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga dinilai masih standar. 

Nandang Suherman,  Kepala Departemen Produktivitas Daerah Perkumpulan Inisiatif menilai, Bupati Sumedang dan Wakil Bupati Sumedang terpilih, Dony Ahmad Munir-Fajar Aldila harus berani mengambil langkah merekonstruksi APBD Sumedang 2025. 

APBD Sumedang yang disahkan oleh Pj Bupati Yudia Ramli itu masih berat jika dipadukan dengan program-program kampanye Dony yang memihak pada kesejahteraan dan penuntasan perbaikan infrastruktur. 

"Formulasi APBD tidak berani dan ini PR yang harus dilakukan Dony-Fajar untuk merubah itu, dicek ulang semua dinas seperti yang dilakukan oleh KDM (Kang Dedi Mulyadi, Gubernur Jabar terpilih),"

"Mudah-mudahan Pak Dony juga melakukan itu di Sumedang, untuk menelisik belanja yang tidak prioritas," 

"Anggaran ATK (alat tulis kantor), mamin (makan dan minum) dan yang tidak diperlukan diganti saja, agar ABPD lebih berpihak sesuai harapan publik," kata Nandang kepada Tribun, Jumat (24/1/2025).

Dia lalu memaparkan sawangan (pandangan)-nya terkait Sumedang di masa lalu sebagai pijakan untuk Sumedang masa kini. Bahwa IPM masih standar. 

"Saya melihat dari aspek kesejahteraan, IPM Sumedang tidak terlalu moncer amat, masih di urutan 12, dalam 5 tahun Dony (2018-2023) juga tidak melonjak,"

"Pendidikan Sumedang juga rata-rata lama sekolah tidak melonjak," 

"Yang relatif baik dari aspek ekonomi, (Sumedang) itu urutan ketiga atau keempat di Jawa Barat," katanya.  

Dan Bupati-Wabup Sumedang terpilih harus fokus ke hal-hal tersebut agar tujuan menyejahterakan rakyat tercapai. 

"Kekerasan terhadap anak, trennya naik. LSL (lelaki seks lelaki) juga ada. Ini menjadikan bagaimana pemerintah, kelompok  masarayat, ormas, juga harus peduli,"

"Kesenjangan indeks gini memang turun tapi tidak signifikan. Bisa jadi kemiskinan semakin merata," katanya.(*)