Menteri PKP Maruarar Sirait Tegaskan Jangan Lagi Ada Sawah Jadi Kawasan Perumahan

Laporan Kontributor TribunPriangan.com, Sumedang, Kiki Andriana 

TRIBUNPRIANGAN.COM, SUMEDANG - Pemerintah di semua tingkatan tidak boleh lagi menjadikan kawasan persawahan menjadi kawasan perumahan. 

Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat mengunjungi peringatan Hari Desa di Sumedang, Rabu (15/1/2025). 

Maruarar mengatakan, aturan baru ini bertujuan untuk melindungi lahan persawahan produktif dari aktivitas alih fungsi lahan. 

"Kemarin di Istana Negara aturan ini sudah diputuskan, sudah disetujui Presiden Prabowo, tidak boleh lahan sawah untuk perumahan," kata Ara, sapaan Maruarar. 

Dia mengajak agar menteri-menteri terkait dengan aturan tersebut, membuat surat terkait aturan hari ini juga. 

"Tolong Pak Mendagri, Pak Menteri Desa ini kita buat suratnya hari ini juga, jangan lama-lama," katanya. 

Peringatan Hari Desa di Sumedang berlangsung di Desa Cibeureum Kulon, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (15/1/2025) siang.

Maruarar menuturkan, jajaran pemerintah dari level kabupaten, kecamatan hingga desa jangan sampai mengorbankan lahan pertanian.

Menurutnya, keberanian dari jajaran pemerintahan mulai dari bupati, camat hingga kepala desa diperlukan dalam menegakkan aturan tersebut.

"Jangan membangun yang lain-lain, tapi lahan-lahan buat pertanian itu juga kita kurangi sendiri. Kepala desa juga perlu keberanian untuk menegakkan aturan ini," tutur Maruarar.

Maruarar berharap, dengan terjaganya lahan pertanian di seluruh wilayah Indonesia, maka akan terwujud swasembada pangan.

"Kita harus jaga pangan kita tetap aman, maka itu harus berani, jangan lagi ada lahan persawahan jadi perumahan. Kita harus tegas menerapkan aturan ini," katanya.

Baca juga: Village Expo di Sumedang Meriahkan Peringatan Hari Desa Nasional