Pemkab Ciamis Canangkan Penguatan Kemandirian Masyarakat

Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Ai Sani Nuraini

TRIBUNPRIANGAN.COM, CIAMIS - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis resmi menetapkan Penguatan Kemandirian Masyarakat sebagai tema utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. 

Penetapan ini tertuang dalam Peraturan Bupati (Perbup) No. 34 Tahun 2024 tentang RKPD Kabupaten Ciamis 2025.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ciamis, Andang Firman Triyadi menjelaskan bahwa tema ini mencerminkan visi Pemkab untuk mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan.

 “Kami ingin menciptakan masyarakat yang mampu mandiri secara holistik dan berkesinambungan, melalui langkah-langkah konkret yang akan diimplementasikan pada tahun mendatang,” ujar Andang saat dihubungi, Jumat (3/1/ 2025).

Menurut Andang, RKPD 2025 dirancang untuk merespons berbagai tantangan pembangunan di Kabupaten Ciamis, dengan menitikberatkan pada tujuh prioritas utama:

1. Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial

Pemkab Ciamis akan memperluas cakupan bantuan sosial untuk masyarakat miskin, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan akses terhadap program pemberdayaan masyarakat. Hal ini diharapkan mampu menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan serta kesehatan menjadi salah satu fokus utama, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang selama ini menghadapi kendala dalam mengakses fasilitas tersebut.

3. Pengarusutamaan Gender, Kualitas Keluarga, dan Perlindungan Anak

Pemkab juga berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, mendukung kesetaraan gender, serta memberikan perlindungan lebih baik bagi anak-anak dan keluarga.

4. Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

"Kami akan mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal, seperti produk unggulan daerah, agar dapat bersaing di pasar regional maupun nasional," jelas Andang.

5. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital
Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi akan terus diupayakan, termasuk dalam mendukung transparansi dan efisiensi birokrasi.