30 Latihan Soal dan Jawaban SKB CAT CPNS Formasi Kementerian PUPR 2024

Jawaban: E.

7. Bidang pengembangan di Kementerian pekerjaan umum yang bertugas melakukan kajian dan perumusan pola–pola investasi pemerintah pusat, daerah dan non pemerintah, serta identifikasi permasalahan dan evaluasi capaian investasi bidang pekerjaan umum yaitu ....

A. Subbidang Kebijakan dan Fasilitasi Investasi

B. Subbidang Kajian dan Evaluasi Investasi

C. Subbidang Keterpaduan Fungsi

D. Subbidang Keterpaduan Fungsi Investasi

E. Subbidang Rencana Strategis dan Evaluasi investasi

Jawaban: B.

8. Istilah "Pekerjaan Umum" merupaan terjemahan dari istilah bahasa Belanda " Openbare Werken" yang pada zaman Hindia Belanda disebut .....

A. Afdelingen and Diensten

B. Afdeling Waterstaat

C. Waterstaat swerken

D. Lands gebouwen

E. Water Kracht

Jawaban: C.

9. Kegiatan pemeriksaan kinerja pengelolaan irigasi yang meliputi aspek organisasi, teknis, dan keuangan, sebagai bahan evaluasi manajemen aset irigasi disebut ....

A. Angka Kebutuhan Nyata Jaringan Irigasi

B. Audit Pengelolaan Irigasi

C. Base Flow

D. Check Dam

E. Evaporasi

Jawaban: B.

10. Berikut adalah yang meliputi bidang PU (openbare werken) di Indonesia pada jaman Belanda, kecuali ....

A. Lands gebouwen

B. Wegen

C. Irrigatie & Assainering

D. Water Kracht

E. Afdelingen

Jawaban: E

Baca juga: 25 Kunci Jawaban Latihan Soal Psikotes SKB CPNS 2024, Cocok Dipelajari Buat Persiapan Tes

11. Untuk dapat menjadi peserta tabungan perumahan rakyat, seseorang harus berusia paling rendah,..." atau sudah kawin pada saat mendaftar.

A. 17

B. 18

C. 20

D. 24

E. 27

Jawaban: C.

12. Sub-sistem pengolahan air limbah domestik setempat skala skala komunal diperuntukkan maksimal untuk .... unit rumah tinggal.

A. 100

B. 50

C. 25

D. 20

E. 10

Jawaban: E.

13. Undang-undang yerig mengatur- tentang tabungan perumahan rakyat dikeluarkan pada tahun ...

A. 2011

B. 2012

C. 2014

D. 2016

E. 2017

Jawaban: D.

14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 mengatur tentang….

A. Peta

B. Keinsinyuran

C. Jalan

D. Tabungan Perumahan Rakyat

E. Rumah Susun

Jawaban: C.

15. Sebaran titik control geodesi horizontal yang terhubung satu sama lain dalam satu kerangka referensi disebut dengan …

A. Geospasial Kontrol Horizontal Dasar

B. Jaring Kontrol Horizontal Nasional

C. Peta Rupabumi Kontrol Horizontal

D. Informasi Tematik Kontrol Horizontal

E. Peta Rupabumi Geospasial Horizontal

Jawaban: B.

16. Undang-undang yang mengatur tentang informasi Geospasial undang-undang nomor …

A. 2 Tahun 2010

B. 4 Tahun 2010

C. 6 Tahun 2010

D. 4 Tahun 2011

E. 6 Tahun 2011

Jawaban: D.

17. Undang-undang yang mengatur tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diterbitkan pada tahun ….

A. 2008

B. 2010

C. 2012

D. 2014

E. 2015

Jawaban: C.

18. Evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap masa …

A. 2 tahun

B. 4 tahun

C. 5 tahun

D. 7 tahun

E. 10 tahun

Jawaban: A

19. Salah satu jenis Konsultasi Konstruksi yang bersifat spesialis adalah …

A. Pengujian dan analisis teknis

B. Arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah

C. Arsitektur

D. Rekayasa

E. Rekayasa terpadu

Jawaban: A.

20. Berikut merupakan tahapan-tahapan penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, kecuali …

A. Perencanaan

B. Persiapan

C. Pelaksanaan

D. Penyerahan hasil

E. Evaluasi hasil

Jawaban: D.

Baca juga: Apa Tahapan Setelah Dinyatakan Lulus SKB CPNS 2024? Ini Jadwal Lengkapnya

21. Orang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna jasa dan penyedia jasa untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan kedua sesuai Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004 adalah ....

A. Konsiliator

B. Mediator

C. Kontraktor

D. Eksekutor

E. Konsultan

Jawaban: A.

22. Sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi nasional yang bersifat nasional, independen, dan mandiri sesuai yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 disebut ...

A. Direksi pekerjaan

B. Forum direksi

C. Forum direksi kemitraan

D. Forum konsiliator

E. Forum jasa konstruksi

Jawaban: E.

23. Berikut ini yang termasuk contoh proyek yang menggunakan faktor produksi untuk menghasilkan bangunan fisik yang memproduksi barang dan jasa adalah ....

A. Proyek jalan

B. Proyek pendidikan/pelatihan

C. Proyek pembuatan buku-buku yang menghasilkan keterampilan dan ilmu pengetahuan

D. Proyek-proyek penelitian teknologi

E. Proses produksi pabrik

Jawaban: A.

24. Bagian susunan perkerasan jalan yang terdiri dari tanah dasar (sub grade), pondasi bawah (sub base), pondasi atas (base), dan lapis permukaan/aus (surface) dinamakan ....

A. Lapangan

B. Lapis permukaan

C. Lapis perkerasan

D. Lapis pondasi atas

E. Lapis pondasi bawah (sub base)

Jawaban: C.

25. Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah telah ditetapkan dalam ....

A. Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003

B. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 369/KPTS/M/2001

C. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 339/KPTS/M/2003

D. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004

E. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 362/KPTS/M/2004

Jawaban: E.

26. Dalam menjalankan usahanya, jasa konstruksi menyelenggarakan suatu pembinaan sesuai peraturan pemerintah tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi yaitu ....

A. Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2000

B. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000

C. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2000

D. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985

E. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 369/KPTS/M/2001

Jawaban: C.

27. Undang Undang tentang jasa konstruksi telah diatur dalam ....

A.Undang Undang No. 22 Tahun 1999

B. Undang Undang No. 23 Tahun 1997

C. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003

D. Undang Undang No. 18 Tahun 1999

E. Undang Undang No. 38 Tahun 2004

Jawaban: D.

28. Menteri Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004 mengatur mengenai ....

A. Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah

B. Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi

C. Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah

D. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

E. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Jawaban: B.

29. Bidang Kajian Kinerja memiliki tugas sebagai berikut kecuali ....

A. pelaksanaan kajian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan

B. pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

C. pelaksanaan fasilitasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

D. pelaksanaan koordinasi penyusunan hasil kinerja pembangunan.

E. pelaksanaan kajian dan perumusan pola investasi kebijakan dan evaluasi serta fasilitasi pengembangan investasi bidang pekerjaan umum

Jawaban: E.

30. Peraturan mengenai Rumah Susun terdapat dalam .....

A. UU No. 19 Tahun 2011

B. UU No. 11 Tahun 2011

C. UU No. 20 Tahun 2011

D. UU No. 40 Tahun 2012

E. UU No. 13 Tahun 2012

Jawaban: C.(*)

Baca artikel TribunPriangan.com lainnya di Google News