Anggota Dewan Minta Pemkab Garut Optimalkan Sisa BTT 32 Miliar Untuk Korban Gempa

Laporan Kontributor TribunPriangan.com Garut, Sidqi Al Ghifari

TRIBUNPRIANGAN.COM, GARUT - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut Yudha Puja Turnawan memberikan bantuan langsung kepada warga terdampak gempa di Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten, Garut, Jawa Barat, Kamis (19/9/2024). 

Dalam kesempatan tersebut, Yudha menyoroti pentingnya optimalisasi penggunaan anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) yang tersisa dari APBD Garut tahun 2024.

"BTT APBD Garut di awal tahun sebesar Rp 58 miliar, namun saat ini sudah terserap Rp 26 miliar, sehingga tersisa Rp 32 miliar,"

"Saya harap Pemkab Garut dapat memaksimalkan sisa anggaran ini untuk membantu warga yang rumahnya rusak akibat gempa," ujar Yudha saat memberikan bantuan ke penyintas gempa di Desa Barusari, Kecamatan Kecamatan Pasirwangi, Kamis (19/9/2024). 

Ia mengkhawatirkan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Garut berencana menggunakan Rp 22 miliar dari BTT untuk menutupi defisit anggaran.

Hal itu jika terlaksana, hanya akan menyisakan Rp 10 miliar untuk bantuan bagi korban bencana.

"Keputusan APBD Perubahan tahun anggaran 2024 akan ditetapkan pada akhir September 2024. Saya berharap Pemkab tidak terlalu bergantung pada BTT untuk menutupi defisit, tetapi melakukan efisiensi belanja di semua sektor SKPD," tambahnya.

Yudha juga mendorong adanya kolaborasi pendanaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat mengingat terbatasnya anggaran yang dimiliki Kabupaten Garut. 

Ia berharap sinergi pendanaan ini dapat mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak, seperti rumah warga, sekolah, masjid, mushola, dan madrasah.

"Dengan kolaborasi ini, saya berharap seluruh bangunan yang rusak bisa segera diperbaiki tahun ini," ucapnya. 

Pj Bupati Garut Barnas Adjidin mengatakan saat ini Pemkab Garut telah menetapkan status tanggal darurat bencana gempa selama 14 hari ke depan. 

Ia menekankan agar bantuan yang dibutuhkan, seperti air minum dan bahan pangan pokok, segera disalurkan kepada para korban bencana secara terorganisir.

"Saya minta bantuan ini harus tersentral, jangan sampai nanti diterima tanpa kejelasan. Saya ingin semuanya terkoordinasi dengan baik," ujarnya. 

Ia juga menambahkan bahwa setiap langkah yang diambil selama masa tanggap darurat akan mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku untuk memastikan penanganan berjalan sesuai aturan.

Mengenai perbaikan rumah warga yang rusak, pemerintah akan melakukan asesmen untuk menentukan besaran bantuan yang diberikan. 

Barnas menegaskan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah pusat dan provinsi guna memastikan penanganan bencana ini dilakukan secara jelas, tepat, dan akurat.

"Harus ada kejelasan mengenai mana yang ditangani oleh provinsi, mana oleh pusat, dan mana oleh kabupaten. Semua penanganan bencana harus jelas, tepat, dan akurat," ungkapnya.(*)