4 Kementerian Bakal Dirombak Jokowi, Menteri dari PDIP dan Nasdem Terpental

TRIBUNPRIANGAN.COM, JAKARTA - Sedikitnya 4 kementerian atau lembaga akan dirombak atau direshuffle Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin besok (19/8/2024). Selain itu, Jokowi dikabarkan akan membentuk satu lembaga baru.

Reshuffle kali ini akan membuat menteri dari PDIP dan Nasdem terpental.

Dari informasi yang beredar di kalangan awak jurnalis di Istana, setidaknya ada lima kementerian atau lembaga yang akan dirombak ditambah satu kepala lembaga baru yang akan dilantik.

 Sumber Tribunnews di lingkungan Istana membenarkan rencana reshuffle itu.

"Besok jam 9," ujar sumber Tribunnews itu saat dikonfirmasi Minggu (18/8/2024).

Dari informasi yang beredar, lima menteri atau Kepala lembaga yang akan dirombak itu yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang berasal dari PDIP akan diganti politisi Partai Gerindra yang merupakan eks Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas.

Baca juga: Detik-detik Masa Jabatan Berakhir, Jokowi Reshuffle Kabinet Lantik AHY dan Hadi Tjahjanto

Kemudian Menteri ESDM Arifin Tasrif akan digantikan oleh Bahlil Lahadalia yang sebelumnya menjabat Menteri Investasi atau Kepala BKPM.

Adapun jabatan Menteri Investasi akan diisi oleh Rosan Roeslani yang pada Pilpres lalu merupakan Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran.

Selain itu Kepala Badan Pangan Nasional yang sebelumnya dijabat oleh Arief Prasetyo dikabarkan akan digantikan oleh Prof Rachmat Pambudi yang merupakan akademisi.

Presiden Jokowi juga dikabarkan akan melantik Kepala Badan Gizi Nasional yang merupakan lembaga baru.

Jabatan tersebut akan diisi oleh Dadan Hindayana.

Presiden Jokowi kabarnya juga akan mengganti Menteri LHK Siti Nurbaya dari Nasdem.

Siti Nurbaya kabarnya akan digantikan oleh Raja Juli Antoni yang kini menjabat Wamen ATR/BPN.

Terpisah, Yasonna Hamonangan Laoly sebelumnya sudah menyatakan kesiapannya jika Presiden Jokowi mereshuffle dirinya dari jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham).

Menurut Yasonna, reshuffle kabinet sepenuhnya kewenangan presiden.