Rencana Program Makan Siang Gratis Prabowo jadi Rp 7.500, Pemerintah Diminta Tetap Penuhi Janji

TRIBUNPRIANGAN.COM - Program makan siang gratis yang merupakan janji kampanye Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, kini menjadi buah bibir di masyarakat.

Pasalnya, program tersebut rencana awalnya menganggarkan sebesar Rp 15.000 per anak, kemudian dipangkas menjadi setengahnya atau Rp 7.500.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPW PKS Jawa Barat, Haru Suandharu, menuturkan, bahwa terlalu dini jika masyarakat terprovokasi dengan wacana pemangkasan anggaran program makan siang gratis dari Prabowo dan Gibran.

Baca juga: DETIK-Detik Pegi Setiawan Bebas dari Penjara Polda Jabar, Ucap Terimakasih, Sebut Jokowi dan Prabowo

Sebab katanya, Prabowo dan Gibran sendiri belum dilantik atau belum resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.

Menurut Kang Haru, sapaannya, masyarakat perlu memberikan ruang bagi Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk merencanakan skema terbaik terkait program tersebut, sehingga janji kampanye yang menjadi unggulan itu bisa direalisasikan.

"Kan pemerintahan baru juga belum ya, jadi saya kira ya kasih ruang dulu saja. Pak Prabowonya juga belum dilantik, jadi ya sudah kita tunggu dilantik dulu dengan DPR RI yang baru, kabinet yang baru, nah baru bagaimana pertanggung jawaban janji-janjinya kepada masyarakat seperti apa, saya kira kalau sekarang masih terlalu dini ya mengomentari itu," katanya, Rabu (24/7/2024).

Baca juga: Maju Pilwalkot Bandung 2024, Eks Ajudan Prabowo Ingin Hapuskan Label Gotham City dari Kota Kembang

Kang Haru menilai, apa pun programnya kuncinya adalah keterbukaan sebab kepercayaan publik menjadi hal yang sangat penting dalam membangun NKRI.

"Saya kira kalau sudah jadi janji kan harus dipenuhi, jadi itu yang beneran baik, memang kalau tidak sanggup ya harus bilang, intinya terbukalah, dengan masyarakat itu harus terbuka. Pemerintahan itu kan harus good goverment dan trusted," terangnya.

Haru Suandharu meminta masyarakat agar bersabar, dan terus mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah demi kemajuan bangsa.

"Nantikan akan diterjemahkan seperti apa janji kampanye itu, yang akan berlakukan yang ada di RPJMN dan RPJMD, kan itu yang akan jadi pegangan mah, tapi janji itu insyallah akan dipenuhi tetapi disesuaikan dengan kemampuan dari pemerintah dan cara yang disiapkan oleh pemerintah. Jadi kita tunggu saja seperti apa," ujar dia. [*]