Kecurangan Tidak Hanya Terjadi di 1 Dapil, Massa Aksi Geruduk Rekap Penghitungan KPU Tasikmalaya

Laporan Jurnalis TribunPriangan.com, Aldi M Perdana

TRIBUNPRIANGAN.COM, KABUPATEN TASIKMALAYA - Puluhan warga Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat menggeruduk proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang digelar di Gedung Dakwah Islam Singaparna pada Senin (4/3/2024) siang.

Warga yang menamakan diri sebagai Koalisi Masyarakat Peduli Demokrasi (KMPD) tersebut menuding adanya kecurangan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Sejumlah anggota kepolisian segera mengadang kehadiran massa aksi di pintu gerbang lantaran mereka memaksa masuk untuk menemui Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Ami Imron Tamami.

Bahkan, aksi tersebut sempat diwarnai aksi saling dorong antara massa dengan anggota kepolisian.

Koordinator Lapangan (Korlap) KMPD, Farhan Abdul Aziz menuding adanya kecurangan dalam pemungutan suara Pemilu 2024 di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

“Indikasi kecurangannya sudah terjadi di banyak kecamatan, bukan hanya di 1 Dapil,” ujarnya kepada TribunPriangan.com saat ditemui di lokasi pada Senin (4/3/2024).

Baca juga: Massa Tuding Ada Jual-Beli Suara Pemilu 2024 di Kabupaten Tasikmalaya, Rekap Penghitungan Digeruduk

“Kami khawatir adanya manipulasi suara. Bahkan, tadi dikatakan oleh Ketua KPU sendiri, bahwa terdapat penghitungan ulang suara di salah satu kecamatan, berarti ‘kan sudah terindikasi,” lanjut Farhan.

Bahkan, pihaknya khawatir ada para saksi dan lainnya yang khianat terhadap partainya atau pihak yang didukungnya.

“Tuntutan kami ini, bukan hanya tentang legislatif atau presiden, tapi semuanya hampir ada. Di lapangan, kami menemukan kejanggalan di dapil 1 dan dapil lainnya. Tidak hanya di 1 dapil, banyak sekali dapil-dapil lain yang terlibat seperti itu,” terang Farhan.

Pihaknya juga menuding adanya jual-beli suara lantaran antara satu data dengan data yang lainnya tidak sinkron.

Dengan begitu, tambah Farhan, pihaknya meyakini jual-beli suara atau manipulasi suara tidak hanya terjadi di satu kecamatan saja.

“Kami yakin ada beberapa kecamatan yang memang terlibat seperti itu. Kami juga khawatir, adanya para saksi dan lainnya yang khianat terhadap partainya atau yang didukungnya,” jelas dia.

“Sirekap itu tidak sinkron, hasil perolehan suara, terus dari jumlah pemilih, itu ‘kan berbeda, tidak sesuai jumlahnya. Itulah indikasinya,” pungkas Farhan. (*)