Jawaban Anies Soal Aspirasi Percepatan DOB Garut Utara dan Garut Selatan

Laporan Kontributor TribunPriangan.com Garut, Sidqi Al Ghifari

TRIBUNPRIANGAN.COM, GARUT - Calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedan kampanye akbar di Stadion Jayaraga, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Kamis (8/2/2024).

Dalam kampanye nya itu warga melalui Paguyuban Masyarakat Garut Utara menyampaikan keinginan agar Daerah Otonomi Baru (DOB) Garut Utara dan Garut Selatan segera dituntaskan.

Anie menyatakan DOB di beberapa wilayah seperti Kabupaten Garut dan Kabupaten Bogor perlu dilakukan untuk kepentingan pelayanan terhadap masyarakat.

"Aspirasi tentang DOB itu kami tidak angkat sebagai aspirasi politik tapi sebagai aspirasi teknokratis. Untuk bisa melayani (masyarakat) lebih baik harus ada administrasi yang kecil supaya pelayanan baik," ujarnya kepada awak media di lokasi kampanye akbar.

Aspirasi politik, misalnya ucap Anies, adanya perbedaan di dalam sebuah kabupaten lalu perbedaan itu membuat  salah satu wilayahnya ingin berpisah.

Sedangkan aspirasi teknokratis menurutnya, adanya problem di kabupaten yang tidak tertangani dengan baik misalnya infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan fasilitas pendidikan yang tidak merata.

"Biar itu nanti dibahas bersama dengan pakar, melihat kebutuhan melihat problem-problem yang ada," ucapnya.
 
"Tapi intinya pengaturanya bukan berdasarkan penerimaan politis tapi pertimbangan teknokratis," lanjut Anies.

Ketua Paguyuban Masyarakat Garut Utara, Aep Saepuddin mengatakan, pihaknya berharap pasangan Anies-Muhaimin untuk mencabut moratorium otonomi daerah.

Pihaknya juga meminta Calon Persiapan Daerah Otonomi Baru (CPDOB) Garut Utara, Garut Selatan serta CPDOB lainnya di Jawa Barat segera diparipurnakan.

"Kami juga meminta wilayah Jawa Barat menjadi pusat ekonomi, dan kami juga meminta pasangan AMIN jika nanti terpilih agar mengangkat menteri secara profesional dan anti KKN," ujarnya.

Aep menuturkan, warga Garut utara juga meminta agar Anies-Muhaimin mampu mengadakan supremasi hukum tanpa pandang bulu, memperhatikan pensiunan, dan mengangkat honorer menjadi pns.

"Kami juga ingin politik dinasti dihilangkan, dan mencabut UU Cipta Kerja," ucapnya.(*)