TERNYATA Ini Dampak Fatal Bagi PNS Jika Sri Mulyani Benar-benar Hengkang dari Kabinet Menkeu

TRIBUNPRIANGAN.COM - Isu mundurnya Mentri Keuangan, Sri Mulyani belakangan makin merebak dan membuat khawatir berbagai pihak di tanah air.

Sebab pemegang jabatan di bidang keuangan negara tersebut sangatlah penting bagi sistem perputaran keuangan negara.

Banyak pihak berpendapat jika sang mentri mengundurkan diri sebelum masa jabatannya tersebut habis, maka akan ada ketidak stabilan dalam pergerakan rupiah di Indonesia.

Selain itu banyak faktor yang berkaitan juga tak akan terlepas dari permasalahan finansial, salah satu dampak yang juga akan berpengaruh adalah kesejahteraan tenaga kerja terutama para Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Baca juga: Menteri Keuangan Dapat Ajakan Mundur dan Hengkang, Begini Jawaban Sri Mulyani

Pasalnya, dalam masa tugasnya, Sri Mulyani diketahui telah memastikan akan menyesuaikan kenaikan gaji, terutama bagi pensiunan yang telah dinyatakan selesai dari tugasnya, sebesar 12 persen.

Hal ini diketahui baru akan terialisasikan pada awal Januari 2024.

Lantaran, belum adanya penerbitan aturan terbaru (Peraturan Pemerintah) mengenai penyesuaian gaji ASN, TNI, Polri, dan Pensiunan.

Meski demikian, Sri mengungkapkan bahwa hak para pensiunan maupun ASN mengenai nominal besaran kenaikan gaji akan dicairkan secara rapelan.

Baca juga: Sri Mulyani Dikabarkan Mundur dari Menteri Keuangan, Benarkah Berdampak pada Nasib Rupiah?

Lantas, bagaiaman nasib para pensiunan dengan harapan tunjangan 12 persen tersebut, jika sang mentri benar-benar mengundurkan diri dari jabatannya tersebut?

Sebelumnya, abar mengejutkan datang dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang diisukan akan berlepas diri dari jabatannya.

Isu mundurnya Sri Mulyani diungkapkan oleh ekonom senior Faisal Basri.

Dimana dalam penjelasannya, Faisal menyerukan agar menteri-menteri mundur dari kabinet.

Hal tersebut menyusul ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan Pemerintahan Presiden Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Dalam seruan itu, Faisal menyebut nama Sri Mulyani, Pramono Anung dan Basuki Hadimuljono.

Baca juga: Ramai soal Transaksi Rp300 Triliun di Kemenkeu, Sri Mulyani: Angkanya dari Mana?

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Pak Basuki (Menteri PUPR), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (Sekretaris Kabinet) sudah gagap. Kan PDIP (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2024) sebagaimana dikutip dari Tribunnews.

Mengenai rencana kenaukan tunjangan PNS tersebut, bila dilihat dari mekanisme pengesahan PP terbaru, besar kemungkinan pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) mengalami keterlambatan.

Disebabkan rancangan pengesahan PP terbaru dikomandoi langsung oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan, yang mengatur penetapan kebijakan kenaikan gaji pensiunan sebesar 12 persen tahun 2024.

Baca juga: Gaji PNS Bakal Naik 661 Persen, Guru-guru ASN Ikut Kecipratan? Begini Kata Sri Mulyani

Tanggapan Sri Mulyani

Menaggapi hal tersebut, Sri Mulyani pun lantas buka suara.

Dirinya menekankan saat ini tetap fokus bekerja.

Jawaban itu disampaikan Sri Mulyani saat dijumpai wartawan usai mengikuti rapat internal yang membahas soal pajak hiburan dan anggaran pendidikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/1/2024).

"Ibu, soal isu mengundurkan diri bagaimana?" demikian tanya wartawan.

"Ini (saya) kerja. Saya bekerja. Saya bekerja," ujar Sri Mulyani.

Kemudian wartawan bertanya soal ajakan agar dirinya mundur dari kabinet Jokowi.

Mendengar pertanyaan itu, Sri Mulyani tidak memberikan tanggapan.

Wartawan kembali menanyakan soal apakah benar ada perselisihan antara dirinya dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto.

Pertanyaan itu kembali tidak dijawab oleh Sri Mulyani, dan langsung masuk ke dalam mobil dinas RI 26 dan meninggalkan Kompleks Istana Kepresidenan.

Baca juga: Sri Mulyani Buka Suara Soal Anggaran Kemiskinan yang Diserap untuk Studi Banding dan Rapat

Tanggapan Presiden Joko Widodo

Presiden Indonesia Joko Widodo juga ikut buka suara mengenai isu tersebut.

Jokowi bilang, hal itu bisa saja terjadi mengingat tahun politik akan berkaitan dengan segala bentuk yang berbau politik.

"Ya namanya bulan politik, tahun politik, ya, semua hal akan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat politik. Tapi biasa kok kita kerja biasa, kerja rutin biasa," kata Jokowi saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (20/1/2024).

Jokowi lantas bertanya-tanya dari mana kabar mundurnya beberapa menteri berhembus.

Pasalnya, para menteri itu tetap bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Ia pun kerap melakukan rapat terbatas, rapat internal, hingga rapat paripurna di Istana Negara dengan para menteri.

Presiden Indonesia Joko Widodo juga ikut buka suara mengenai isu tersebut.

Jokowi bilang, hal itu bisa saja terjadi mengingat tahun politik akan berkaitan dengan segala bentuk yang berbau politik.

"Ya namanya bulan politik, tahun politik, ya, semua hal akan berkaitan dengan hal-hal yang bersifat politik. Tapi biasa kok kita kerja biasa, kerja rutin biasa," kata Jokowi saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (20/1/2024).

Jokowi lantas bertanya-tanya dari mana kabar mundurnya beberapa menteri berhembus.

Pasalnya, para menteri itu tetap bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Ia pun kerap melakukan rapat terbatas, rapat internal, hingga rapat paripurna di Istana Negara dengan para menteri.

Sementara itu, disisi lain Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana merespons soal seruan agar menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo mundur.

Menurut Ari, saat ini seluruh menteri tetap kompak dan solid membantu Presiden.

"Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju tetap kompak dan solid membantu Presiden untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan sampai akhir masa jabatannya," ujar Ari dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (18/1/2024).

"Terkait isu yg sengaja dilemparkan oleh beberapa pihak bahwa ada menteri yang siap mundur atau tidak nyaman dalam pemerintahan, tanyakan saja ke pihak-pihak melontarkan isu tersebut," tambahnya.

Baca juga: Badan Pengelola Keuangan Haji Buka Lowongan Kerja Untuk Lulusan S1/S2, Dibuka Hingga 7 November 2023

Dampak Pengunduran Sri Mulyani

Adapun dalam penyebaran isu tersebut, juga berkaitan dengan kulitas rupiah yang berdampak jika Mentri Sri Mulyani mengundurkan diri dari jabatannya.

Masih dari Ekonom senior yang merupakan salah satu pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengungkapakan isu tersebut bisa mengulang kembali kejadian pengunduruan diri para kabinet kerja di lingkup era pemerintah indonesia.

Dimana hal ini pernah terjadi pasca era kepemimpinan Soeharto, saat 14 menteri Kabinet Pembangunan VII menyatakan diri mundur dari jabatannya.

"Beberapa waktu kemudian Pak Harto mundur juga karena dia sudah 'ya saya mau kerja bagaimana lagi', begitu," kata Faisal dalam program Closing Bell CNBC Indonesia, beberapa waktu lalu.

Ia mengungkapkan ketika kejadian serupa terjadi saat ini, Wapres Ma'ruf Amin akan menjadi pimpinan yang melanjutkan pemerintahan hingga masa tugas habis pada 2024 dan membentuk kabinet sendiri dengan melaksanakan reshuffle menteri secara besar-besaran.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai Sri Mulyani adalah menteri yang sangat sentral di kabinet Jokowi.

Menurut dia, apabila Sri Mulyani benar mundur maka akan menggerus kepercayaan investor dan donor ke Indonesia.

Baca juga: Kementerian Keuangan Buka 213 Lowongan PPPK 2023, Segera Cek Formasi dan Syaratnya di Sini

"Kepercayaan investor, donor dan banyak pihak akan berkurang, karena dia ibaratnya penjaga aliran uang ke republik ini, ibaratnya jantung," kata Tauhid.

Tauhid mengatakan jabatan menteri keuangan memang bisa diganti dengan orang lain.

Akan tetapi, kapasitas Sri Mulyani dalam mengambil keputusan belum ada yang menandingi.

Ia menilai kredibilitas Sri Mulyani dalam mengambil keputusan sudah terbukti ketika krisis Covid-19 melanda Indonesia.

Dia menilai jika Sri Mulyani benar-benar meninggalkan jabatannya, maka akan menggerus kepercayaan investor.

Selain itu, ketika Sri Mulyani pergi, Bhima khawatir kondisi ekonomi Indonesia yang sebenarnya rapuh akan terlihat.

Selain karena sosoknya, mundurnya Sri Mulyani juga akan membuat investor bertanya-tanya mengenai kondisi kabinet Presiden Jokowi.

Mengingat Sri Mulyani adalah salah satu menteri yang tidak punya latar belakang partai politik.(*)

Simak berita update TribunPriangan.com lainnya di : Google News