Polda Jabar Deklarasikan Pemilu 2024 Damai di Sumedang, Gandeng Semua Pemred Media di Jawa Barat

Laporan Kontributor TribunPriangan.com Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNPRIANGAN.COM, SUMEDANG - Kepolisian Daerah Jawa Barat bersama semua pemimpin redaksi media massa mendeklarasikan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 damai. 

Deklarasi diikrarkan di Markas Brigade Mobil (Brimob) Polda Jabar, di Desa Sayang, Jatinangor, Sumedang, Selasa (31/10/2023). 

Tampak sejumlah pemreb berbaris dan bersama-sama mengucapkan ikrar pemilu damai. Pengucapan ikrar disaksikan langsung oleh Kapolda Kapolda Jawa Barat Irjen Akhmad Wiyagus, dan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Erwin Djatniko. 

Ikrar tersebut di bawah ini:

Kami pemimpin redaksi media, pada pemilu 2024 berjanji: 

1. Menjaga pemilu 2024 yang damai, aman, sejuk, dan bermartabat.

2. Menaati semua peraturan dan ketertiban yang terkait dengan penyampaian informasi kepada masyarakat Indonesia

3. Memberikan informasi yang akurat, netral, dan objektif kepada masyarakat Indonesia.

4. Berkomitmen untuk menghindari publikasi berita bohong, tendensius, menyesatkan, atau sensaional. 

Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan deklarasi itu merupakan bagian dari kegiatan Bidang Humas yang sebelumnya telah dilakukan juga. 

Dia berharap dengan deklarasi tersebut situasi aman menjelang Pemilu 2024 bisa tetap terjaga. 

"Pilar demokrasi salah satunya adalah media, kita berharap informasi publik saat Pemilu, punya narasi yang cooling system dan menyegarkan, tidak memprovokasi masyarakat," kata Ibrahim di Markas Brimob. 

Lebih jauhnya, media diharapkan jadi jadi pihak yang menyeimbangkan narasi kurang sehat yang kemudian menjadi narasi yang dapat diterima oleh masyarakat.

"Kondisi berita hoaks, kamtibmas, dan masyarakt yang punya masalah sosial memang yang kita hadapi saat ini,"

"Kita analisa dan lakukan penyiapan program pengamanan," 

"Konstentrasi kita, menyelenggarakan tahapan Pemilu tanpa ada masalah kamtibmas," katanya.

Ibrahim menjelaskan, dalam pelaksanaannya, Polres di tiap daerah menjadi ujung tombak. Namun, Polda menyiapkan sistem back-up. 

"Yang dikedepankan adalah satuan kewilayahan, pada polres, namun ada sistem back-up personel," katanya.(*)