Buku Kurikulum Merdeka

Ini Kunci Jawaban Buku Kurikulum Merdeka Kelas 10 SMA/MA Mapel PPKn Bab 2 Hal 69

Link dan Kunci Jawaban Buku Kurikulum Merdeka Kelas 10 SMA/MA Mapel PPKn Bab 2 Hal 69

Kemendikbud.co.id
Tangkapan layar Buku Kurikulum Merdeka Kelas 11 Mapel PPKn 2023 (Kemendikbud.co.id) 

- Beberapa jawaban bisa berbeda dan tidak terpaku seperti di atas.

Tentang Kurikulum Merdeka

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mendukung sepenuhnya penerapan Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional pada 2024.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Anindito Aditomo

Anindito mengatakan, 80 persen sekolah di seluruh Indonesia telah menerapkan Kurikulum Merdeka.

Sejak awal 2022, kurikulum ini diperkenalkan di seluruh elemen pendidikan di Indonesia.

"Kami optimistis target realisasi Kurikulum Merdeka menjadi kurikulum nasional bisa tercapai pada 2024," ucap pria yang akrab disapa Nino tersebut dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (14/9/2023).

Nino menjelaskan, sudah ada 3.000 sekolah telah melakukan uji coba implementasi Kurikulum Merdeka pada 2020, termasuk di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kemendikbudristek juga membuka pendaftaraan implementasi Kurikulum Merdeka yang diikuti oleh 140.000 satuan pendidikan pada 2020.

Baca juga: Kunci Jawaban Kurikulum Merdeka Kelas 8 SMP/MTs, Mapel PPKn Bab: 4 Halaman 94-95 :Refleksi

Hingga 2023, sudah ada 300.000 satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum ini.

"Sebelum ditetapkan menjadi kurikulum nasional, Kurikulum Merdeka sudah diterima dengan baik oleh satuan pendidik," kata Nino.

Selain itu Nino memastikan, melalui Kurikulum Merdeka satuan pendidikan dapat lebih fleksibel dalam merancang kebutuhan belajar bagi para peserta didik.

"Fleksibilitas Kurikulum Merdeka menuntut inistiatif, keaktifan, dan kepercayaan diri para pendidik dalam merancang kurikulum operasionalnya sendiri," imbuhnya.

Adapun dokumen yang disiapkan Kemendikbudristek untuk mempermudah para pendidik dalam menerapkan Kurikulum Merdeka, seperti kurikulum operasional, modul ajar, dan dokumen lainnya melalui platform Merdeka Mengajar.

"Pendidik tidak wajib membuat dokumen baru. Perubahan kurikulum ini bukan hanya tentang administrasi, melainkan perbaikan kualitas pembelajaran," tegas Nino.

Sumber: Tribun Jateng
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda

Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved