Demokrat Jabar Evaluasi Kepemimpinan RK dan Uu 2018-2023, Sebut Kemiskinan Masih Memprihatinkan

TRIBUNPRIANGAN.COM, BANDUNG - Menjelang masa akhir jabatan Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Partai Demokrat Jabar menggelar Diskusi Terbuka bertajuk Evaluasi Kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Periode 2018-2023.

Diskusi tersebut diselenggarakan di Kantor DPD Partai Demokrat Jabar, Kompleks Surapati Core Bandung, Kamis (22/6).

"Kegiatan ini rutin diselenggarakan dari badan komunikasi strategis untuk mengangkat isu yang aktual untuk dijadikan diskusi publik yang merupakan bagian dari salah satu fungsi partai politik untuk pendidikan politik bagi masyarakat," ujar Ketua Badan Komunikasi dan Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat Jabar, Hailuki.

Baca juga: Begini Strategi Demokrat Jabar Raup Suara di Pileg 2024, Targetkan 17 Kursi di DPRD Provinsi

Pada kesempatan yang sama, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar, Toni Setiawan, mengatakan, evaluasi adalah kewajiban untuk menilai kinerja kepala daerah.

Menurutnya, masih ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi.

"Tentunya kita objektif dalam menilai, ada yang sudah baik ya ditingkatkan dan masih kurang akan kita pertimbangkan," tuturnya.

Adapun langkah Demokrat Jabar ke depan, lanjutnya, melalui mekanisme yang sudah diatur dan salah satunya adalah mengevaluasi kinerja kepala daerah yang ada saat ini.

Baca juga: Ini Alasan Ketua DPC Demokrat Pangandaran Mengundurkan Diri

"Tadi sempat dikupas bahwa tingkat kemiskinan di Jawa Barat sangat memprihatinkan," ucapnya.

Bahasan dari diskusi ini, kata dia, akan menjadi modal khususnya untuk menilai bagaimana melihat kinerja pemimpin gubernur.

"Tentu ada kekurangan, jelas sebuah pemimpin pasti ada kekurangan. Hal ini menjadi bahan masukkan terbaik untuk gubernur yang akan datang," tandasnya.

Mengutip dari Tribun Jabar, sebanyak 68.330 warga perkotaan di Jawa Barat berstatus miskin pada periode September 2021 hingga September 2022.

Badan Pusat Statistik Jawa Barat mencatat, jumlah penduduk miskin perkotaan naik dari 7,48 persen menjadi 7,52 persen. (*)