Dinas Kesehatan Pangandaran Ajukan Anggaran Rp 6 M untuk Penanganan Stunting

Laporan Kontributor TribunPriangan.com Pangandaran, Padna

TRIBUNPRIANGAN.COM, PANGANDARAN  - Berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk percepatan penurunan kasus stunting. Satu di antaranya, dengan mengajukan anggaran.

Meskipun termasuk terendah di Provinsi Jawa barat, Pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran tetap berupaya agar stunting menjadi zero kasus.

Hal tersebut, disampaikan Yadi Sukmayadi selaku Kadis Kesehatan Kabupaten Pangandaran.

Dia menyebut, untuk percepatan penurunan stunting pihaknya sudah mengajukan anggaran ke Pemerintah melalui badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) Kabupaten Pangandaran.

"Anggaran yang kami usulkan ini, untuk satu tahun penanganan kasus stunting di Kabupaten Pangandaran," ujar Yadi saat ditemui TribunPriangan.com di ruangan kantornya, Selasa (14/3/2023) siang.

Menurutnya, tahun ini, untuk pengajuan anggaran percepatan penurunan stunting tidak lagi untuk tiga bulan atau enam bulan, tapi untuk satu tahun.

Dan itu, di dalamnya ada anggaran untuk pemberian makanan tambahan yang di salah satu di dalam unsur pemberian makanan tambahan (PMT) tersebut adalah protein hewani.

"Di antaranya ada telur, kemudian ada ikan," katanya.

Karena memang, protein hewani ini yang mempunyai peran penting dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Pangandaran.

"Anggaran tersebut, untuk di tahun 2023 ini. Kami mengusulkan anggaran sekitar Rp 6 miliar, khusus untuk penanganan percepatan penurunan stunting," ucap Yadi.

Sebelumnya, Yadi mengklaim bahwa penurunan kasus stunting di Kabupaten Pangandaran sangat signifikan.

Berdasarkan data yang masuk ke laporan melalui aplikasi e-PPGBM, di Kabupaten Pangandaran untuk kasus stunting saat ini sebanyak 462 orang atau sekitar 2,06 persen dari jumlah balita yang diukur sebanyak 22.422 anak.

Dan itu tentu penurunan yang signifikan, angka tersebut di Kabupaten Pangandaran termasuk angka yang cukup rendah dibandingkan dengan Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Jawa barat.

"Karena di tahun yang lalu, kan sebanyak 741 tapi sekarang kan 462. Jadi, memang dalam satu tahun ini penurunannya sangat signifikan," ujarnya.(*)