Kades dan BP2MI di Garut Siap Perangi Mafia TKW Ilegal

Laporan Kontributor TribunPriangan.com Garut, Sidqi Al Ghifari

TRIBUNPRIANGAN.COM, GARUT - Peran pemerintah tingkat desa disebut mampu menekan angka keberangkatan Pekerja Imigran Indonesia (PMI) ilegal yang saat ini menjadi permasalahan bersama khususnya di Kabupaten Garut.

Menyikapi hal tersebut, Pemkab Garut bersama Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan ratusan kepala desa berkumpul untuk mencegah pemberangkatan calon-calon pekerja migran ilegal ke luar negeri.

Kepala Badan BP2MI Benny Rhamdani mengatakan hal tersebut dilakukan lantaran semua unsur pemerintahan memiliki tanggung jawab yang sama untuk memerangi sindikat mafia yang mencari keuntungan dengan cara yang kotor.

"Kita diganggu oleh para sindikat mafia yang ingin selalu menempatkan dengan cara ilegal, karena di situ mereka mengambil keuntungan, ya ini bisnis kotor," ujarnya kepada wartawan di Cipanas, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Senin (27/2/2023).

Ia menuturkan, pemerintahan tingkat desa memiliki peran yang sangat penting dalam memerangi sindikat tersebut, salah satunya turut aktif dalam memantau warganya yang hendak berangkat bekerja ke luar negeri.

Kepala desa berkewajiban memastikan keberangkatan mereka dengan jalur yang resmi, dengan melakukan pemeriksaan dokumen keberangkatan seperti visa dan dokumen lain.

Hal tersebut untuk mencegah mereka mendapat resiko di kemudian hari seperti mengalami ekploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual bahkan gaji yang tidak dibayarkan.

"Pastikan apakah dia memiliki dokumen yang resmi, apakah dia berangkat dengan visa kerja, karena modusnya yang ilegal itu visa-nya pakai visa kunjungan, visa turis,  visa umroh," ungkapnya.

Benny menjelaskan calo keberangkatan yang menjadi kaki tangan sindikat keberangkatan imigran ilegal diketahui merupakan orang-orang terdekat dengan calon pekerja imigran.

Hal tersebut yang membuat calon pekerja imigran merasa tergiur ketika mendapat tawaran bekerja di luar negeri.

"Calo-calo yang menjadi kaki tangan sindikat ini ada di lingkungan kita sebetulnya, biasanya keluarga, ada bibinya, pamannya dia mengajak yang lainnya," ungkapnya.

Maka peran pemerintah desa menurutnya, tidak perlu segan jika ada yang meminta rekomendasi berangkat ke luar negeri.

Kepala desa, ucap Benny, harus melakukan interogasi terlebih dulu untuk memastikan mereka berangkat melalui jalur resmi atau ilegal, hal tersebut penting ketimbang muncul korban di kemudian hari.

Kepala Desa Sukasenang, Banyuresmi Kabupaten Garut,  Iwan Ridwan mengatakan, pihaknya siap melakukan upaya monitoring untuk mencegah warganya jadi korban.