Solidaritas untuk Lima Warga Garut yang Dituduh Menculik Terus Berdatangan

Laporan Kontributor TribunPriangan.com Garut, Sidqi Al Ghifari

TRIBUNPRIANGAN.COM, GARUT - Solidaritas untuk lima orang warga Kabupaten Garut, Jawa Barat yang menjadi korban amuk massa saat berjualan jaket kulit di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan, terus berdatangan.

Mereka sempat dituduh melakukan penculikan hingga akhirnya mobil yang dikendarai mereka dirusak, dan barang-barang jualan mereka dijarah.

Belakangan tuduhan tersebut tidak terbukti, mereka dinyatakan tidak bersalah oleh pihak kepolisian setempat.

Kasus tersebut saat ini diketahui sudah berlangsung damai, kelima korban diketahui mendapat ganti rugi Rp 30 juta.

Proses damai tersebut direspons sejumlah pihak di Garut, salah salah satunya oleh Ketua Kadin Garut dan Wakil Bupati Garut.

Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman mengatakan dirinya menghormati proses damai yang telah ditempuh, namun proses hukum harus tetap berjalan.

"Proses hukum pun ini harus berlanjut berjalan agar ada efek tidak terulang lagi kejadian seperti ini, mengingat warga kami banyak yang merantau," ujarnya melalui keterangan resmi yang diterima TribunPriangan.com Kamis (9/2/2023).

Dukungan itu juga disampaikan oleh Ketua Kadin Garut Yudi Nugraha Lasminingrat, ia mengatakan pihaknya meminta penegak hukum untuk memproses sejumlah tindak pidana dalam peristiwa tersebut.

Ia mengaku prihatin dan geram saat mendengar kabar warga Garut yang jadi sasaran amukan massa saat sedang merantau.

"Demi Allah tidak ridho lima orang pengusaha kecil kami diperlakukan seperti ini, difitnah diculik dianiaya, dirusak mobilnya dan dijarah barang dagangannya," ungkapnya.

Proses hukum diharapkannya dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku yang mudah terprovokasi dan mudah menyebarkan berita bohong hingga timbul korban.

Peristiwa yang hampir merenggut nyawa lima warga Garut itu menurutnya, merupakan peristiwa yang membuat seluruh warga di Garut prihatin.

"Ini menjadi pelajaran penting dari kami, kami meminta semua itu untuk diproses secara hukum,"  ujarnya.(*)