Ketua MPR: Ongkos Politik Mahal Banyak Kepala Daerah Pilih Jalur Pintas

Laporan Kontributor TRIBUNPRIANGAN.COM Sumedang, Kiki Andriana

 

TRIBUNPRIANGAN.COM, SUMEDANG - Bambang Soesatyo, Ketua MPR RI menggulirkan wacana Kepala Daerah dipilih oleh DPR. Pilkada yang melibatkan rakyat untuk memilih secara langsung dinilai mesti dievaluasi. 

Hal itu karena semakin lama, ongkos politik dan politik uang untuk Pilkada secara langsung semakin mahal. Dan itu menjadi rangsangan bagi Kepala Daerah terpilih untuk melakukan korupsi. 

Namun, Bamsoet sapaan Bambang Soesatyo secara terbuka menyebutkan bahwa akademisi punya peranan penting dalam membedah apakah Pilkada langsung ini lebih banyak manfaat atau mudaratnya.

"Hasil kajian akademisi akan bisa menjawab," kata Bamsoet ketika berkunjung ke Pamulihan, Sumedang, Kamis (13/10/2022).  

Ia mengatakan, setidaknya ada yang dijelaskan oleh sistem Pilkada yang saat ini dilakukan di Indonesia. Yakni, semakin banyaknya Kepala Daerah terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh lembaga pemberantasan korupsi. 

"Ini kemudian menjelaskan pada kita semua mengapa makin banyak Kepala Daerah kena OTT, ini karena biaya makin tinggi," kata Bamsoet.  

Dia mengatakan, sistem Pilkada mesti segera dievaluasi. Wacana itu digulirkan karena menurut Bamsoet, semakin ke depan, biaya Pilkada semakin besar. Bukan hanya ongkos politik, tetapi juga politik uang. 

"Tidak memberikan pelajaran bagi masyarakat, yang ada malah sebaliknya. Kita terjebak pada demokrasi angka-angka," katanya. 

Demokrasi angka-angka menurut Bamsoet adalah kesibukan untuk mengejar angka supaya menang dan supaya jumlah kursi di parlemen bertambah, bukan yang semestinya, yakni menyerap aspirasi rakyat. 

"Saya tidak ingin generasi kita terjebak pada sistem demokrasi kapitalis, (seharusnya kita anut) sistem demokrasi pancasilais, seperti tertuang dalam sila ke-4 Pancasila," katanya.(*)