Buntut Wanita Berpisau, Pol PP Berharap Unsur Terkait Duduk Bersama

Laporan Kontributor TRIBUNPRIANGAN.COM Sumedang, Kiki Andriana

TRIBUNPRIANGAN, SUMEDANG - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang meminta semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) duduk bersama untuk mencari solusi. 

Duduk bersama membicarakan prosedur terbaru penanganan ODGJ sangat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi. 

Sementara kepada Satpol PP Sumedang, sering ada laporan ODGJ yang mengganggu ketertiban, kemananan, dan kenyamanan masyarakat. 

"Kami memang tugas pengamanan ODGJ, ada juga laporan ODGJ yang mengganggu, tapi sekarang prosedurnya ribet," kata Sekretaris Satpol PP Sumedang, Deni Hanafiah di Sumedang, Rabu (12/10/2022). 

Buntut dari kasus ODGJ perempuan berpisau mengamuk di dalam angkot di Tanjungsari, Sumedang dan membuat dua orang kehilangan nyawa terkuak bahwa kini penanganan ODGJ bukan kewenangan Dinas Sosial (Dinsos) lagi. 

Dinsos Sumedang hanya akan menerima ODGJ yang dinyatakan jiwanya sembuh dengan bukti dari Dinas Kesehatan (Dinkes) atau dari Rumah Sakit Jiwa (RSJ). 

Namun menurut Deni, ketika Satpol PP membawa ODGJ ke Dinkes, Dinkes juga tak mau menerima.

"Kami ingin kalau memang benar ada perubahan prosedur, ayo duduk bersama, bagaimana seharusnya," kata Deni. 

Dia mengatakan, alangkah sebaiknya pola yang sudah berjalan dengan baik dan memudahkan tugas jangan dirubah. Jika ada perubahan, baiknya dibicarakan antar lembaga.  

"Terkesan saling lempar, maaf kata, akhirnya kami yang rawat dan bina (ODGJ). memang ini bernilai ibadah, tapi secara tugas, ini tidak etis,"  

"Ini tidak etis karena kami mengerjakan tugas SKPD lain, sebelumnya kami lancar saja. Nemu ODGJ kirim ke Dinsos," kata Deni. 

Deni sangat senang jika ada pembicaraan khusus mengenai penanganan ODGJ. Apalagi hasil dari duduk bersama itu adalah prosedur penanganan yang memudahkan.(*)