Pemkab Sumedang Ikuti Arahan KDM Soal Penundaan Izin Perumahan

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Kiki Andriana

TRIBUNPRIANGAN.COM, SUMEDANG - Pemerintah Kabupaten Sumedang akan mengikuti arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) untuk menunda perizinan pembangunan perumahan. 

Hal itu setelah ada arahan jelas dari gubernur dalam rapat bersama sejumlah kepala daerah di Bandung Raya. 

Rapat Koordinasi Penanganan Banjir di Wilayah Bandung Raya yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi digelar di IPDN Jatinangor, Selasa (9/12/2025).

Bupati Sumedang  Dony Ahmad Munir didampingi Wakil Bupati Sumedang M. Fajar Aldila menghadiri rapat itu. Rapat koordinasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat upaya penanganan banjir yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Barat.

Baca juga: Wabup Sumedang Bahas Rehabilitasi dan Relokasi Mitigatif Sebagai 2 Kunci Pananggulangan Pascabencana

Menurut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, semua sadar bahwa wilayah Bandung Raya, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Garut berada pada kawasan rawan sesar Lembang, juga rawan banjir dan longsor. 

"Karena itu ruang terbuka hijau harus dipertahankan,” ujarnya.

Dedi juga menegaskan bahwa perizinan perumahan akan diperketat untuk mencegah pembangunan yang berpotensi menimbulkan risiko lingkungan.

“Perizinan yang sudah diberikan akan ditunda terlebih dahulu dan dievaluasi tata ruangnya agar tidak menimbulkan risiko tinggi terhadap lingkungan ke depan,” katanya. 

Lebih lanjut, Gubernur Dedi mengungkapkan Pemprov Jabar saat ini juga tengah berkonsentrasi pada keberlanjutan lahan perkebunan, termasuk areal teh, serta penataan kawasan di sekitar sungai. Warga yang tinggal di bantaran sungai diingatkan agar mau direlokasi. 

Menanggapi arahan Gubernur Jawa Barat, Wabup Fajar menegaskan  Pemkab Sumedang siap menindaklanjuti seluruh instruksi, terutama terkait evaluasi tata ruang, pengetatan perizinan, serta upaya menjaga ruang terbuka hijau di wilayah rawan.

Fajar menambahkan bahwa Pemkab Sumedang akan memperkuat dan melakukan monitoring terhadap kawasan di wilayah rawan bencana di Kabupaten Sumedang.

“Kami akan memastikan pengawasan pemanfaatan ruang berjalan lebih ketat, terutama di area yang dinilai berisiko tinggi,” katanya. (***Kiki Andriana***)