Update Terbaru List 17+8 Tuntutan Rakyat yang Masih Selective Blindness Hingga Hari Ini 

TRIBUNPRIANGAN.COM - Petisi pemenuhan 17+8 Tuntutan Rakyat masih terus menggema di media sosial warganet +62 hingga detik ini.

Ya, tuntutan yang disinyalir sebagai aspirasi masyarakat tanah air ini, diketahui sempat menjadi tranding topik algoritma media sosial secara nasional.

Pasalnya, tuntutan tersebut diketahui berisi kurang lebih 25 tuntutan masyarakat mengenai kinerja kepemerintahan ditanah air selama setahun belakangan.

Puncak dan pemantik munculnya petisi nasional ini dimulai sejak pecahnya aksi demo masa di Gedung DPR pada 28 Agustus 2025 lalu.

Hal ini diperkuat dengan adanya postingan dari para Influencer tanah air yang keras dalam menyuarakan poin perpoin isi dari TR di media sosial.

Baca juga: Tuntutan Rakyat 17+8 Dijawab, Segini Hitungan Terbaru Gaji Anggota DPR Bulan Depan dan Seterusnya

Sebut saja Feri Irwandi, Salsa Erwina Hutagalung (diaspora Indonesia di Denmark), Jerome Polin (YouTuber dan influencer), dan Abigail Limuria (aktivis muda dan penulis)

Hingga hari ini dikabarkan, jika beberapa poin dari petisi ini telah ada yang ditanggapi dan ditindaklanjuti pemerintah.

Namun tidak semua berjalan lancar, masih ada beberapa poin permintaan yang juga masih belum digubris hingga hari ini, Senin (9/9/2025), dan justru menjadi Selective Blindness di mata masyarakat dan dianggap lamban juga tak sesuai dengan deadline yang diberikan rakyat yakni pada 5 September 2025.

Sekedar info, Selective Blindness adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ketika seseorang atau suatu pihak secara sadar atau tidak sadar menutup mata terhadap hal-hal tertentu, meskipun sebenarnya hal itu terlihat jelas dan nyata.

Berikut adalah pembaruan mengenai mana saja dari 17+8 Tuntutan Rakyat yang belum digubris pemerintah/DPR hingga awal September 2025.

Baca juga: Apa yang Akan Terjadi Jika 17+8 Tuntutan Rakyat Tidak Dipenuhi oleh Pemerintah? Ini Penjelasan Pakar

List 17+8 Tuntutan Rakyat Masih Beku

Berdasarkan laporan terbaru dan pemantauan, banyak tuntutan penting yang belum ditindaklanjuti hingga batas waktu seminggu (5 September 2025), diantaranya:

1. Pengadaan Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan para korban kekerasan lain oleh aparat yang belum dibentuk.

2. Panarikan penuh aparat TNI dari ranah sipil, serta pengembalian secara penuh ke barak yang juga belum terealisasikan sepenuhnya.

3. Penghentian tindakan kekerasan aparat kepolisian dan kepatuhan terhadap SOP pengadilan masa yang hingga detik ini.

4. Penangkapan dan proses secara hukum para anggota aparat yang bertanggung jawab yang juga masih belum dilakukan.

5. Jaminan upah layak, pencegahan PHK masal, dan perlindungan buruh kontrak, serta dialog singkat dengan buru yang sejauh ini masih sebatas wacana semata.

Baca juga: Jika 17+8 Tuntutan Rakyat Tidak Dipenuhi oleh Pemerintah, Apa yang Akan Terjadi di Indonesia?

Adapun dalam beberapa hari kemarin, pemerintah diketahui sempat menanggapi dengan mengadakan rapat koordinasi antar kemeterian dalam rangka pembahasan tindak lanjutan 17+9 TR secara menyeluruh.

Meski respons dinyatakan positif, pemerintah menyampaikan bahwa tidak semua tuntutan bisa direalisasikan secara instan karena memerlukan waktu.

DPR juga menyatakan kesiapannya menindaklanjuti beberapa tuntutan, namun rincian konkret pelaksanaan masih belum ditetapkan.

Sementara itu, dari sekian banyak baru ada beberapa komponen tuntutan yang telah dilirik, diantaranya:

1. Pembekuan kenaikan gaji dan tunjangan DPR serta pembatalan fasilitas baru

DPR dan Presiden menyetujui hapus tunjangan anggota DPR dan menerapkan moratorium perjalanan dinas ke luar negeri, termasuk pembatalan rumah dinas baru.

2. Pembebasan demonstran yang ditahan

Polisi membebaskan ribuan demonstran:

• Polda Jateng: 45 orang
• Polda Metro Jaya: 1.113 orang
• Polda Bali: 160 orang
• Polres Temanggung dan Polda DIY: puluhan demonstran

3. Dialog publik dengan masyarakat

Beberapa partai politik seperti Perindo, PKS, PKB, PAN, dan Demokrat menyatakan kesiapan mengikutsertakan kader dalam dialog publik. 

Presiden Prabowo juga meminta DPR membuka ruang dialog dengan masyarakat.

(*)

Baca artikel TribunPriangan.com lainnya di Google News