Muncul Isu PHK Terhadap PPPK, Begini Respon Wali Kota Tasikmalaya

Ringkasan Berita:

• Wali Kota Tasikmalaya tanggapi isu PHK PPPK akibat batas belanja pegawai 30 persen APBD 2027.
• Jumlah PPPK 3.200 orang, jadi perhatian Pemkot sesuai kemampuan keuangan daerah.
• Strategi disiapkan, solusi alternatif dicari agar PPPK tetap terakomodasi.

Laporan wartawan TribunPriangan.com, Jaenal Abidin 

TRIBUNPRIANGAN.COM, KOTA TASIKMALAYA - Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan tanggapi isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).

Saat ini jumlah PPPK penuh waktu ada 1.800 dan PPPK paruh waktu sekitar 1.400 orang terdiri dari tenaga kesehatan, guru, dan tenaga teknis yang tersebar di setiap OPD.

Namun, adanya kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2027, membuat kekhawatiran para PPPK yang statusnya diputus kontrak.

Viman menyebut, pihaknya tetap memprioritaskan hal tersebut dengan memetakan strategi bersama OPD terakit. Karena, rencana ini bukan baru melainkan sudah digaungkan tiga tahun lalu.

"Sebelum PPPK ini kan masih 30 persen di 2027 itu kan sudah digaungkan dari 3 tahun lalu, pasti berkembang. Tapi Kota Tasikmalaya sudah mengukur, menata kebutuhan PPPK ini sesuai kemampuan keuangan daerah," ucap Viman dikonfirmasi TribunPriangan.com, disela-sela kegiatan di Bale Kota, Rabu (31/3/2026).

Baca juga: Pimpin Apel Gabungan Usai Cuti Lebaran, Wali Kota Tasikmalaya Minta ASN Tingkatkan Pelayanan

Ia menambahkan jumlah PPPK penuh waktu dan Paruh waktu cukup banyak dan semuanya menjadi bentuk perjuangan Pemkot Tasikmalaya.

"Untuk PPPK penuh ada 1800 dan PPPK paruh waktu 1400 dan itu bentuk perjuangan kami, itu tadi sesuai kemampuan keuangan daerah," tegasnya.

Bahkan pihaknya akan melihat format 30 persen ini seperti apa dan prioritas bagi PPPK penuh waktu dan Paruh waktu.

"Nanti kita liat di 2027 format 30 persen ini seperti apa, prioritasnya apa saja. Karena, ini berbicara memanusiakan manusia, apa yang sudah diberikan bakti P3K paruh waktu, kita juga harus mencari solusi alternatifnya," jelas Viman.

Selain itu, ia juga melakukan strategi terkait tata kelola keuangan itu yang dipersiapkan di tahun 2027 supaya ada solusi kedepannya.

"Strategi ini, karena kami ingin menekan tunda bayar, dan defisit yang memang itu sebetulnya bukan kesalahan yang lalu. Karena, sekarang aturannya beda, jadi perlu formulasi baru," kata Viman.(*)

Baca Berita-berita TribunPriangan.com di Google News