Terancam Jadi Sarang Kelelawar? BIJB Kertajati Disuntik Pemprov Jabar Rp 100 Miliar

Laporan Wartawan Tribunjabar.id, Nazmi Abdurahman

TRIBUNPRIANGAN.COM, BANDUNG - Di tengah efisiensi anggaran pada 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap menganggarkan Rp 100 miliar untuk modal Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Kabupaten Majalengka. 

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, modal untuk BIJB tetap diberikan agar bandara tetap beroperasi. 

"Ya, kalau enggak disuntik mati listriknya sama airnya. Masa dibiarkan, itu menjadi tempatnya kelelawar," ujar Dedi, dikutip Sabtu (1/11/2025).

Tak cuma suntikan modal, kata Dedi, Pemerintah Provinsi Jabar pun terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk memaksimalkan Bandara tersebut. 

“Ikhtiar-ikhtiarnya sedang kita lakukan dengan pemerintah pusat, dengan Kemenhub memberikan dukungan yang sangat optimal. Mudah-mudahan sajalah. Namanya juga barang mewah ya pasti biaya pemeliharaannya mahal," katanya.

Baca juga: Bandara Kertajati Masih Sepi, Bandara Husein Sastranegara Buka Rute Bandung-Yogyakarta

Adapun biaya operasional Bandara Kertajati sendiri, per bulannya mencapai Rp9 miliar lebih mencakup biaya pemeliharaan fasilitas, listrik, kebersihan, dan pemenuhan standar keselamatan. 

Sebelumnya, sejumlah belanja tidak penting atau non prioritas, dipangkas dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. 

APBD Jabar 2026 yang ditetapkan dan disepakati oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD dalam rapat paripurna itu sekitar Rp28,4 triliun. Di mana peruntukan terbesar adalah belanja pegawai dan fix cost sebesar Rp8,36 triliun atau 29,36 persen.

Porsi besar juga dialokasikan untuk belanja infrastruktur sektor pendidikan sebesar Rp6,3 triliun atau 22,14 persen dari postur APBD yang disepakati dalam KUA PPAS 2026.

Dedi Mulyadi mengatakan, postur anggaran 2026 ini tidak sesuai target awal Rp31 triliun, karena ada pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) Rp2,4 triliun dari pemerintah pusat.

“(tahun depan) Puasa untuk internal. Tapi untuk eksternal, layanan publiknya pesta, karena kan alokasi-alokasi pembangunan untuk kepentingan masyarakat malah mengalami peningkatan pada tahun ini (2025)," ujar Dedi, Jumat (31/10/2025).

Adapun yang mengalami pengurangan, kata Dedi, diantaranya perjalanan dinas, belanja makan dan minum (Mamin), penggunaan air, listrik, pemeliharaan aset, alat tulis kantor (ATK) dan melaksanakan work from home (WFH) untuk ASN di lingkungan Pemprov Jabar.

Adapun rinciannya, anggaran sekitar Rp28,4 triliun diproyeksikan untuk belanja pegawai dan fixed cost sebesar Rp8,36 triliun, bagi hasil dan hibah Rp6,23 triliun, pendidikan Rp6,3 triliun, lingkungan hidup Rp180,6 miliar, pembangunan desa dan sosial kemasyarakatan Rp746,41 miliar, kesehatan Rp1,63 triliun, pangan dan pertanian Rp135,04 miliar, perekonomian Rp245,57 miliar, infrastruktur Rp4,01 triliun dan belanja program lainnya Rp393,54 miliar. (*)

Baca juga: Gempa Terkini Awal November 2025 di Jawa Barat M3,0 Mengguncang Garut, BMKG: Pusat Gempa di Laut