Maraknya Aksi Penjarahan, SPBUN Menolak Keras Tindakan Ilegal di Area Perkebunan

TRIBUNPRIANGAN.COM – Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) PTPN I Regional 2 menegaskan sikap tegasnya terkait maraknya aksi penjarahan di wilayah kerja perkebunan. Ketua Umum SPBUN, Adi Sukmawadi, menyatakan bahwa seluruh lahan yang dikelola PTPN I Regional 2 adalah aset negara dan tidak bisa diklaim sepihak.

“Lahan perkebunan yang dikelola PTPN I Regional 2 adalah milik negara dan dilindungi hukum. Tidak boleh ada tindakan sepihak yang merugikan negara dan pekerja,” tegas Adi dalam pernyataan resminya.
SPBUN menolak keras berbagai tindakan ilegal di area perkebunan, mulai dari okupasi, intimidasi, hingga provokasi.

“Kami tidak akan membiarkan adanya okupasi, intimidasi, atau provokasi yang mengganggu operasional perkebunan. Semua persoalan harus diselesaikan melalui dialog terbuka dan mekanisme hukum yang sah, bukan konfrontasi,” ujarnya.

Lebih lanjut, SPBUN menekankan pentingnya memperkuat kemitraan dengan petani dan masyarakat sekitar kebun.

“Peringatan Hari Tani Nasional seharusnya menjadi momentum memperkuat sinergi, bukan ajang konfrontasi. SPBUN siap bekerja sama dengan petani, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” kata Adi.

Sementara itu, Sekretaris Forum Penyelamat Hutan Jawa (FPHJ), Thio Setiowekti, menyoroti pertemuan perwakilan petani dengan DPR/MPR serta sejumlah menteri saat peringatan Hari Tani Nasional.

“Pertemuan kemarin menerima perwakilan Agustiana cs (Serikat Petani Pasundan) dan Dewi Kartika cs (Konsorsium Pembaruan Agraria) terlalu gegabah dan menjadi preseden buruk. Statemen mereka berimplikasi menimbulkan konflik sosial dan horizontal di masyarakat,” tandas Thio.

“Jika dibiarkan, statemen mereka bisa menyebabkan deforestasi meluas dan memicu penjarahan yang lebih masif di kawasan lindung,” jelasnya.

FPHJ menegaskan pihaknya akan menghadang segala upaya reformasi agraria di kawasan berfungsi lindung di hutan dan kebun negara, khususnya di Pulau Jawa.(*)