Dana Operasional Gubernur Dihapus, Dedi Mulyadi: Bantuan Langsung Saya ke Warga Pasti Terhambat

Laporan Wartawan TribunPriangan.com Nazmi Abdurahman

TRIBUNPRIANGAN.COM, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi tak mempermasalahkan jika dana operasional Gubernur dihapuskan. 

Dikatakan Dedi, dana operasional yang diterimanya selama ini digunakan untuk membantu masyarakat Jawa Barat yang membutuhkan.

"Semuanya untuk belanja kepentingan rakyat, yaitu membantu orang sakit di rumah sakit saya bayarin, ada orang sakit tidak punya biaya operasional selama keluarganya sakit di rumah sakit biaya angkutannya saya bayarin," ujar Dedi, Sabtu (13/9)2025). 

Dana operasional Gubernur juga, kata Dedi, dipakai juga untuk perbaikan rumah warga, perbaikan infrastruktur desa, dan pembangunan jembatan. 

"Berbagai kegiatan sosial lainnya yang dalam setiap waktu saya lakukan. Setiap hari juga ada antrean orang yang ngantri ke Lembur Pakuan," ucapnya.

Baca juga: Daftar 7 Kabupaten/Kota di Jabar yang Akan Dikelola Helmy Yahya Setelah Resmi Dilantik

Dana operasional kepala daerah, termasuk Gubernur ditetapkan 0,15 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

PAD Jabar sendiri mencapai Rp19 triliun, sehingga dana operasional yang diterima Gubernur sekitar Rp 28,8 miliar.

Meski begitu, Dedi Mulyadi mengaku tak masalah jika nantinya dana operasional gubernur ditiadakan.

"Saya enggak ada masalah apapun kalau memang itu sebuah keharusan harus dihapuskan (dana operasional). Tetapi yang akan dirugikan bukan saya dan keluarga. Yang nanti akan dirugikan adalah masyarakat yang semestinya mendapatkan bantuan karena berbagai kegiatan di masyarakat mengalami hambatan.

Karena apa? Karena berbagai kegiatan yang terjadi di masyarakat apabila tidak terangkat sebelumnya di APBD tidak bisa dibantu," ucapnya.(*)