Bupati Ciamis Sebut Program MBG Bisa Dongkrak Ekonomi Warga, Libatkan Petani hingga UMKM

Ringkasan Berita:

• MBG Ciamis dorong gizi sekaligus ekonomi lokal.
• Libatkan petani, peternak, UMKM; bahan lokal, koordinasi diperkuat.
• Data BPJS PBI diperbarui via SIKS-NG agar tepat sasaran.

Laporan Wartawan TribunPriangan.com, Ai Sani Nuraini

TRIBUNPRIANGAN.COM, CIAMIS - Bupati Ciamis Herdiat Sunarya mendorong Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya fokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu menjadi penggerak ekonomi lokal.

Hal itu disampaikan Herdiat saat rapat paripurna DPRD Ciamis dalam agenda penyampaian jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap LKPJ Tahun 2025 bertempat di Aula Tumenggung Wiradikusumah Gedung DPRD Ciamis, Jumat (27/3/2026).

Menurutnya, program MBG memiliki potensi besar untuk memberdayakan masyarakat jika dikelola dengan melibatkan potensi daerah, mulai dari petani, peternak hingga pelaku UMKM.

“Program ini harus menjadi peluang bagi petani, peternak, dan pelaku UMKM di Ciamis untuk tumbuh dan berkembang,” katanya.

Baca juga: H+6 Lebaran, Arus Balik di Ciamis Naik 11 Persen hingga Siang Hari, Didominasi Kendaraan Pribadi

Herdiat menegaskan, Pemkab Ciamis akan mengoptimalkan pelaksanaan program tersebut dengan memastikan bahan baku yang digunakan berasal dari produksi lokal.

Selain itu, koordinasi lintas sektor juga akan diperkuat, khususnya antara sektor pertanian, peternakan, dan UMKM agar mampu memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan.

Pemkab Ciamis juga akan mendorong peningkatan kapasitas produksi pelaku usaha lokal serta membuka peluang kemitraan dengan pihak penyedia program MBG.

“Harapannya, program ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Herdiat turut menyinggung penghapusan sejumlah peserta BPJS PBI (Penerima Bantuan Iuran) oleh pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, penghapusan tersebut terjadi karena ketidaksesuaian data, seperti penerima yang berada di desil 6 hingga 10, padahal bantuan diperuntukkan bagi masyarakat pada desil 1 sampai 5 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Selain itu, ditemukan pula ketidaksesuaian Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan data administrasi kependudukan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Ciamis akan melakukan pembaruan data secara terpadu dengan melibatkan pemerintah desa dan kelurahan, Dinas Sosial, serta pendamping sosial.

Pembaruan data akan dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) milik Kementerian Sosial, guna memastikan bantuan sosial dapat tersalurkan lebih tepat sasaran.(*)

Baca Berita-berita TribunPriangan.com di Google News