Polemik KJA di Pangandaran, FKP2W: Jangan Sampai Riset Justru Bertentangan dengan Kehidupan Warga

Penulis: Padna
Editor: Dedy Herdiana
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

SOROTI RISET KJA - Penampakan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat yang terus menuai penolakan. FKP2WP sebut keberadaan KJA di Pantai Timur ancam mata pencaharian ribuan warga, Selasa 19 Agustus 2025. FKP2W sebut Jangan Sampai Riset Justru Bertentangan dengan Kehidupan Masyarakat.

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Pangandaran, Padna

TRIBUNPRIANGAN.COM, PANGANDARAN - Polemik Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran. Sejumlah pelaku wisata menilai kehadiran KJA mengancam keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir yang sebelumnya telah menggantungkan hidupnya puluhan hingga ratusan tahun dari sektor pariwisata dan perikanan tradisional.

Ketua Forum Komunikasi Para Pelaku Wisata Pangandaran (FKP2WP), Iwan Sofa, menyebut hasil riset yang dilakukan oleh akademisi dari Universitas Padjadjaran ( Unpad) terkait implementasi KJA. 

Menurutnya, riset dan pengembangan teknologi memang penting, namun harus dilandasi dengan pertimbangan moral, kemanusiaan, dan spiritual.

"Kita memang butuh ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains. Tapi saya menyarankan kepada para akademisi, bila mengembangkan atau meneliti sesuatu, tolong didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual." 

"Jangan sampai riset justru bertentangan dengan kehidupan masyarakat," ujar Iwan kepada Tribun Jabar di Pantai Timur, Selasa (19/8/2025) siang.

Baca juga: Nelayan Pangandaran Bersama Kang Jeje Datangi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpad

Iwan menyayangkan jika hasil penelitian perguruan tinggi malah menimbulkan dampak sosial negatif di lapangan. 

Ia menilai kehadiran KJA yang telah terpasang di kawasan Pantai Timur tidak membawa manfaat yang jelas bagi masyarakat sekitar.

"Ini menjadi tidak lucu ketika perguruan tinggi justru bertolak belakang dengan kehidupan masyarakat. Sekarang saya tanya, kalau KJA ini benar membawa manfaat, siapa penerima manfaatnya? Silakan tunjuk orangnya," katanya.

Baca juga: Tokoh Penggagas Pangandaran Soal Polemik: Harus Malu Disebut Sekarat, Sinergi Akademisi dan Nelayan

Dan penolakan masyarakat terhadap keberadaan KJA ini merupakan satu bentuk kegelisahan atas ancaman terhadap penghidupan mereka. 

Ia pun mendesak agar proyek itu dikaji ulang secara menyeluruh dengan pertimbangan masyarakat yang terdampak langsung.

"Riak penolakan ini adalah dinamika yang timbul karena masyarakat merasa terancam dan terkena dampaknya. Maka saya minta KJA ini dikaji ulang agar hasil penelitian akademik benar-benar bermanfaat bagi masyarakat," ucap Iwan.

Baca juga: Pelaku Wisata Tolak Tegas Keberadaan KJA di Pantai Timur Pangandaran