180 Proyek Prioritas Diusulkan dalam Musrenbang 2026 Tingkat Kecamatan Indihiang, ada 60 Sarpras

TRIBUNPRIANGAN.COM, KOTA TASIKMALAYA - Sebanyak 180 proyek atau kegiatan diajukan sebagai usulan prioritas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2026 Tingkat Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, di aula Kecamatan Indihiang, Senin, 20 Januari 2025. 

Musrenbang RKPD) Tahun 2026 dengan tema "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pelayanan Dasar untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat" itu dibuka dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Drs. Asep Goparullah S.STP., M.Si. 

Turut hadir Perwakilan Dapil II DPRD Kota Tasikmalaya, Camat Indihiang, perwakilan dari setiap OPD Kota Tasikmalaya, para lurah se-kecamatan Indihiangn serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya menyampaikan bahwa Musrenbang RKPD di tingkat Kecamatan bertujuan untuk melakukan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan, yang dikelompokkan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah yang selanjutnya akan dibawa ke forum perangkat daerah dan Musrenbang tingkat kota.

Sementara itu dalam paparannya Camat Indihiang Nanang Iskandar Z. S.Sos, M.Si memaparkan bahwa kegiatan yang sudah dilaksanakan dari kegiatan POKIR di Tahun 2024 antara lain:

1. Pembangunan Sarpras di kelurahan Indihiang & kelurahan Parakannyasag
2. Pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan kesiapsiagaan bencana, pelatihan Lembaga kemasyarakatan, pelatihan pemulasaraan jenazah, dan pelatihan khatib

Baca juga: Musrenbang Pemkab Pangandaran, Hal Ini yang Menjadi Misi dari Bupati Jeje

Baca juga: Pj Wali Kota Tasikmalaya Hadiri Musrenbang 2025 Kecamatan Indihiang, Fokus Pada Pembangunan Tematik

Terkait pembangunan di tahun 2026 terdapat 6 prioritas pembangunan tematik yaitu:
1. Penanggulangan Kemiskinan,
2. Penanganan Stunting,
3. Pengendalian Inflasi Daerah,
4. Pengelolaan Persampahan,
5. Pengurangan Pengangguran, dan
6. Ketahanan Pangan Daerah.

Selain itu terdapat usulan prioritas yaitu aspirasi masyarakat sebanyak 60 kegiatan, DK Sarana Prasarana sebanyak 60 kegiatan, dan DK Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 60 kegiatan. (*)